 Oleh: Ulul Maskuriah
Berdasarkan hasil pengawasan satuan tugas (Satgas) BBM Kalsel, banyak persoalan pendistribusian baik dari depo ke SPBU, dari transportir maupun di SPBU sendiri yang harus dibenahi, kata gubernur dalam laporan tertulis yang dibacakan pada rapat dengan satuan tugas pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak di Banjarmasih, Selasa.
"Pada pertemuan kali ini kita khusus membahas masalah BBM bersubsidi dan berbagai persoalan dan cara mengatasinya, serta membahas persiapan rencana kedatangan presiden pada hari gotong royong pada Mei," katanya.
Berbagai persoalan tersebut antara lain adanya pengurangan alokasi BBM bersubsidi pada setiap SPBU,untuk premium dikurangn 20 kiloliter/bulan dan solar dikurangi 10 kiloliter per bulan.
Pengurangan tersebut, menjadi salah satu sebab kembali terjadinya antrean panjang di seluruh SPBU di Kalsel dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut, diperparah dengan masih banyaknya petugas SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi dengan jerigen.
Selain itu, waktu suplai BBM bersubsidi di SPBU oleh transportir Pertamina belum tepat waktu sesuai permintaan SPBU, sehingga sering terjadi kekosongan pada beberapa SPBU, sehingga SPBU yang masih memasarkan BBM bersubsidi menjadi serbuan konsumen.
"Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan atau antrean panjang kendaraan konsumen," kata Gubernur.
Persoalan lain yang ditemukan tim Satgas yang kini diketuai oleh Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Haryozani adalah, adanya penyusutan BBM dari mobil tanki hingga 100 liter, yang dituang ke dalam tanki pendam BBM di SPBU.
Hal tersebut dapat menimbulkan tindak penyelewengan pihak SPBU, untuk menutupi kerugian akibat kehilangan beberapa liter BBM yang dituang ke dalam tanki pendam.
Sedangkan persoalan di SPBU sendiri, petugas sering menghentikan penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan, di mana volume atau stok BBM bersubsidi dalam tanki pendam saat dihentikan penjualannya masih di atas volume atau stok BBM minimal yang harus tersisa dalam tanki pendam.
Mengatasi hal itu, pada kesempatan tersebut Gubernur meminta agar Pertamina meminimalisir kekurangan volume BBM bersubsidi di dalam mobil tanki yang dialokasikan ke SPBU.
"Kita juga akan memperketat pengawasan bekerja sama dengan aparat terkait untuk terus meminimalisir kesalahan dan permasalahan tersebut di atas," katanya.
 Pertamina diharapkan juga memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar ketentuan yang ditetapkan. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, Â (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pendistribusian BBM bersubsidi ke SPBU.
Berdasarkan hasil pengawasan satuan tugas (Satgas) BBM Kalsel, banyak persoalan pendistribusian baik dari depo ke SPBU, dari transportir maupun di SPBU sendiri yang harus dibenahi, kata gubernur dalam laporan tertulis yang dibacakan pada rapat dengan satuan tugas pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak di Banjarmasih, Selasa.
"Pada pertemuan kali ini kita khusus membahas masalah BBM bersubsidi dan berbagai persoalan dan cara mengatasinya, serta membahas persiapan rencana kedatangan presiden pada hari gotong royong pada Mei," katanya.
Berbagai persoalan tersebut antara lain adanya pengurangan alokasi BBM bersubsidi pada setiap SPBU,untuk premium dikurangn 20 kiloliter/bulan dan solar dikurangi 10 kiloliter per bulan.
Pengurangan tersebut, menjadi salah satu sebab kembali terjadinya antrean panjang di seluruh SPBU di Kalsel dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut, diperparah dengan masih banyaknya petugas SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi dengan jerigen.
Selain itu, waktu suplai BBM bersubsidi di SPBU oleh transportir Pertamina belum tepat waktu sesuai permintaan SPBU, sehingga sering terjadi kekosongan pada beberapa SPBU, sehingga SPBU yang masih memasarkan BBM bersubsidi menjadi serbuan konsumen.
"Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan atau antrean panjang kendaraan konsumen," kata Gubernur.
Persoalan lain yang ditemukan tim Satgas yang kini diketuai oleh Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Haryozani adalah, adanya penyusutan BBM dari mobil tanki hingga 100 liter, yang dituang ke dalam tanki pendam BBM di SPBU.
Hal tersebut dapat menimbulkan tindak penyelewengan pihak SPBU, untuk menutupi kerugian akibat kehilangan beberapa liter BBM yang dituang ke dalam tanki pendam.
Sedangkan persoalan di SPBU sendiri, petugas sering menghentikan penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan, di mana volume atau stok BBM bersubsidi dalam tanki pendam saat dihentikan penjualannya masih di atas volume atau stok BBM minimal yang harus tersisa dalam tanki pendam.
Mengatasi hal itu, pada kesempatan tersebut Gubernur meminta agar Pertamina meminimalisir kekurangan volume BBM bersubsidi di dalam mobil tanki yang dialokasikan ke SPBU.
"Kita juga akan memperketat pengawasan bekerja sama dengan aparat terkait untuk terus meminimalisir kesalahan dan permasalahan tersebut di atas," katanya.
 Pertamina diharapkan juga memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar ketentuan yang ditetapkan. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013