Anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mengatakan bahwa dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti, meskipun menghadapi hambatan dari negara lain.
Hambatan yang dimaksud Rofi adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat pro-Israel.
"Hambatan terbesar dalam memperjuangkan isu palestina di PBB selalu datang dari Amerika Serikat. Ironisnya ujian kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB bersamaan dengan kebijakan Donald Trump yang sangat aktif membela Israel," kata Rofi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Rofi menanggapi sejumlah inisiatif pemerintah RI untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk mendorong pembahasan masalah Palestina yang ternyata menghadapi sejumlah kendala.
Terakhir pertemuan informal "Arria Formula" juga terbantahkan oleh AS, padahal 14 yang lain sudah setuju. Menurut Rofi, perlu ada usaha yang lebih keras dalam menggalang dukungan internasional.
"Peran Indonesia yang selama ini cukup moderat menyelesaikan konflik di PBB tidak banyak berlaku dalam kepentingan Palestina. Puluhan resolusi yang kita dukung terkait Palestina terhempas, karena struktur PBB yang masih menerapkan dominasi negara kuat," kata Rofi.
Meskipun Indonesia merupakan Presiden Delegasi DK PBB sepanjang bulan Mei 2019, namun tidak memiliki kekuatan yang sebanding apabila berhadapan dengan negara-negara besar terutama AS.
"Gagasan untuk melakukan format ulang dan restrukturisasi negara anggota DK PBB sebenarnya pernah disuarakan oleh beberapa negara, namun belum mendapatkan respon yang positif," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut Rofi, selama struktur DK PBB masih mengenal privilege dan hak veto bagi negara-negara besar, maka DK PBB akan sulit mengambil sikap terhadap kepentingan anggotanya secara luas.
Namun, kembali lagi ia menegaskan bahwa berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia tentu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Harus terus diperjuangkan, karena itu amanat konstitusi," kata Rofi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hambatan yang dimaksud Rofi adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat pro-Israel.
"Hambatan terbesar dalam memperjuangkan isu palestina di PBB selalu datang dari Amerika Serikat. Ironisnya ujian kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB bersamaan dengan kebijakan Donald Trump yang sangat aktif membela Israel," kata Rofi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Rofi menanggapi sejumlah inisiatif pemerintah RI untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk mendorong pembahasan masalah Palestina yang ternyata menghadapi sejumlah kendala.
Terakhir pertemuan informal "Arria Formula" juga terbantahkan oleh AS, padahal 14 yang lain sudah setuju. Menurut Rofi, perlu ada usaha yang lebih keras dalam menggalang dukungan internasional.
"Peran Indonesia yang selama ini cukup moderat menyelesaikan konflik di PBB tidak banyak berlaku dalam kepentingan Palestina. Puluhan resolusi yang kita dukung terkait Palestina terhempas, karena struktur PBB yang masih menerapkan dominasi negara kuat," kata Rofi.
Meskipun Indonesia merupakan Presiden Delegasi DK PBB sepanjang bulan Mei 2019, namun tidak memiliki kekuatan yang sebanding apabila berhadapan dengan negara-negara besar terutama AS.
"Gagasan untuk melakukan format ulang dan restrukturisasi negara anggota DK PBB sebenarnya pernah disuarakan oleh beberapa negara, namun belum mendapatkan respon yang positif," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut Rofi, selama struktur DK PBB masih mengenal privilege dan hak veto bagi negara-negara besar, maka DK PBB akan sulit mengambil sikap terhadap kepentingan anggotanya secara luas.
Namun, kembali lagi ia menegaskan bahwa berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia tentu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Harus terus diperjuangkan, karena itu amanat konstitusi," kata Rofi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019