Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan pengawasan terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan penyerapan anggaran pada 2013.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel, Arsyadi di Banjarmasin, Senin usai pelantikan pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel mengatakan, pada triwulan pertama 2013 penyerapan dana APBD ditargetkan 20 persen.
"Seharusnya pada triwulan pertama penyerapan bisa 25 persen dari APBD tetapi bila kita bisa menyerap hingga 20 persen saja sudah cukup bagus," katanya.
Meningkatkan penyerapan tersebut, kata dia, pihaknya selalu mengadakan pertemuan dengan seluruh dinas untuk membahas perkembangan pemanfaatan dana dan kendalanya.
Selain itu, tambah dia, kini seluruh asisten juga diminta untuk lebih aktif untuk mengkoordinir seluruh dinas yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi kepemerintahan.
"Jadi seluruh asisten diminta untuk sering melakukan pertemuan dengan SKPD di bawahnya untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dinas," katanya.
Dengan pengawasan yang lebih intensif tersebut, kata dia, penyerapan dana yang lebih besar terutama untuk proses tender proyek bisa lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Arsyadi, rendahanya penyerapan dana APBD 2012 antara lain karena masih lemahnya pengawasan terhadap upaya pemanfaatan dana tersebut, termasuk lelang proyek yang seharusnya bisa dilakukan pada awal anggaran.
"Kalau sekarang, bila ada dinas yang belum melakukan kegiatan akan ditegur dan ditanya apa persoalannya, kalau dulu pengawasannya tidak seintensif saat ini," katanya.
Menurut Arsyadi, masalah penyerapan anggaran tersebut sangat penting perannya bagi perkembangan ekonomi daerah, karena dengan adanya kegiatan proyek pemerintah maka secara otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka lebih luas.
Selain itu, perputaran ekonomi juga akan terjadi, karena pasar kebutuhan pokok maupun pasar bangunan dan lainnya, akan lebih ramai.
"Dampak dari penyerapan dana tersebut sangat luas, sehingga bila penyerapannya kecil maka pertumbuhan ekonomi bisa melambat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan Pemprov Kalsel Muhammad Syah Jehan mengatakan nahwa tidak maksimalnya penyerapan dana APBD tersebut karena adanya beberapa kendala pada proyek pembangunan.
"Ada beberapa proyek pembangunan yang masih terkendala antara lain pada pembebasan lahan, sehingga anggaran tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal," katanya.
Banyaknya anggaran yang belum terserap kata dia, pada 2012 Kalsel memiliki sisa anggaran lebih atau Silpa cukup besar yaitu mencapai Rp1,1 Triliun dari total APBD Rp4,5 triliun termasuk APBD perubahan.
Sisa anggaran lebih tersebut, tambah Jehan, bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan proyek pada 2013.
Menurut Jehan, pada 2013 pihaknya akan terus mendorong seluruh satuan kerja dinas Pemprov Kalsel untuk merealisasikan anggaran minimal 15 persen pada triwulan pertama, sesuai dengan program yang ditetapkan.
Selama ini, tambah dia, banyak SKPD hanya mampu melakukan penyerapan dana tidak lebih dari 10 persen, dari total dana yang diberikan atau proyek yang telah diprogramkan, hal tersebut terjadi antara lain karena keterlambatan pelaksanaan lelang.
"Kalau sekarang seluruh prosedur pengajuan keuangan sudah bisa diselesaikan awal tahun, saya harap penyerapan dana tersebut bisa lebih cepat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel, Arsyadi di Banjarmasin, Senin usai pelantikan pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel mengatakan, pada triwulan pertama 2013 penyerapan dana APBD ditargetkan 20 persen.
"Seharusnya pada triwulan pertama penyerapan bisa 25 persen dari APBD tetapi bila kita bisa menyerap hingga 20 persen saja sudah cukup bagus," katanya.
Meningkatkan penyerapan tersebut, kata dia, pihaknya selalu mengadakan pertemuan dengan seluruh dinas untuk membahas perkembangan pemanfaatan dana dan kendalanya.
Selain itu, tambah dia, kini seluruh asisten juga diminta untuk lebih aktif untuk mengkoordinir seluruh dinas yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi kepemerintahan.
"Jadi seluruh asisten diminta untuk sering melakukan pertemuan dengan SKPD di bawahnya untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dinas," katanya.
Dengan pengawasan yang lebih intensif tersebut, kata dia, penyerapan dana yang lebih besar terutama untuk proses tender proyek bisa lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Arsyadi, rendahanya penyerapan dana APBD 2012 antara lain karena masih lemahnya pengawasan terhadap upaya pemanfaatan dana tersebut, termasuk lelang proyek yang seharusnya bisa dilakukan pada awal anggaran.
"Kalau sekarang, bila ada dinas yang belum melakukan kegiatan akan ditegur dan ditanya apa persoalannya, kalau dulu pengawasannya tidak seintensif saat ini," katanya.
Menurut Arsyadi, masalah penyerapan anggaran tersebut sangat penting perannya bagi perkembangan ekonomi daerah, karena dengan adanya kegiatan proyek pemerintah maka secara otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka lebih luas.
Selain itu, perputaran ekonomi juga akan terjadi, karena pasar kebutuhan pokok maupun pasar bangunan dan lainnya, akan lebih ramai.
"Dampak dari penyerapan dana tersebut sangat luas, sehingga bila penyerapannya kecil maka pertumbuhan ekonomi bisa melambat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan Pemprov Kalsel Muhammad Syah Jehan mengatakan nahwa tidak maksimalnya penyerapan dana APBD tersebut karena adanya beberapa kendala pada proyek pembangunan.
"Ada beberapa proyek pembangunan yang masih terkendala antara lain pada pembebasan lahan, sehingga anggaran tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal," katanya.
Banyaknya anggaran yang belum terserap kata dia, pada 2012 Kalsel memiliki sisa anggaran lebih atau Silpa cukup besar yaitu mencapai Rp1,1 Triliun dari total APBD Rp4,5 triliun termasuk APBD perubahan.
Sisa anggaran lebih tersebut, tambah Jehan, bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan proyek pada 2013.
Menurut Jehan, pada 2013 pihaknya akan terus mendorong seluruh satuan kerja dinas Pemprov Kalsel untuk merealisasikan anggaran minimal 15 persen pada triwulan pertama, sesuai dengan program yang ditetapkan.
Selama ini, tambah dia, banyak SKPD hanya mampu melakukan penyerapan dana tidak lebih dari 10 persen, dari total dana yang diberikan atau proyek yang telah diprogramkan, hal tersebut terjadi antara lain karena keterlambatan pelaksanaan lelang.
"Kalau sekarang seluruh prosedur pengajuan keuangan sudah bisa diselesaikan awal tahun, saya harap penyerapan dana tersebut bisa lebih cepat," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013