"Kita sudah meminta Dinas Kesehatan Kalsel agar Jamkesprov tetap berlanjut, jangan dihentikan meski sifatnya sementara," katanya di Banjarmasin, Kamis.
Ia mengatakan, dewan mengetahui ada surat Dinkes yang mau menghentikan sementara Jamkesprov, dengan alasan klaim yang melampaui perkiraan.
Dana Jamkesprov tahun anggaran 2012 sebesar Rp8 miliar dan dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2013 meningkat menjadi Rp10 miliar lebih.
"Peningkatan dana Jamkesprov tersebut karena berdasarkan klaim, pengguna jaminan kesehatan pada 2012 jumlahnya jauh dari alokasi anggaran," kata politisi muda Partai Demokrat itu.
Ia mempertanyakan melonjaknya pengguna dana Jamkesprov tersebut, apakah karena kesadaran meningkat dari warga yang mau berobat atau periksa kesehatan, atau tidak.
"Kalau memang kesadaran masyarakat meningkat untuk berobat itu berarti positif yang harus direspons bersama," katanya.
Namun mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalsel itu juga mempertanyakan penggunaan Jamkesprov dan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) yang kelihatannya pincang.
"Karena di satu sisi pengguna Jamkesprov terkesan membeludak, sehingga melampaui dana yang tersedia, namun di sisi lain pemanfaatan Jamkesmas 2012 tidak mencapai 50 persen," ujarnya.
Karena itu, kata dia, mungkin sistem pemanfaatan jaminan kesehatan tersebut yang perlu perbaikan atau penyempurnaan, sehingga semua jenis jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin penggunaanya bisa maksimal.
Sebelumnya, H Asmara Yanto, anggota Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel dari Partai Bintang Reformasi (PBR) mempertanyakan rencana penghentian sementara Jamkesprov hingga Maret 2013.
Penghentian sementara tersebut berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kalsel H Rosihan Adhani Nomor 441.7/3594-PK/Dinkes tanggal 8 Agustus 2012, yang ditujukan kepada rumah sakit milik Pemprov Kalsel.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
