Mungkin dengan promotif sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kesehatan,Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disiapkan Pemprov Kalimantan Selatan pada APBD 2017 sebesar Rp20 miliar baru terpakai sekitar 40 persen atau Rp8 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan (Kalsel) Edy Sabara mengemukakan itu saat pertemuan dengan rombongan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Banjarmasin, Jumat.
Mengenai kriteria masyarakat miskin/tidak mampu, ujarnya, dalam penerapan Jaminan Kesehatan dari Provinsi (Jamkesprov) mengacau pada ketentuan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Ia memperkirakan, tidak banyak terpakainya dana Jamkesprov tersebut, mungkin sebagian besar masyarakat Kalsel sudah menggunakan fasilitas dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Selain itu, mungkin pula tingkat kesehatan masyarakat Kalsel sudah memadai sehingga mereka tidak lagi membebani Jamkesprov, lanjutnya dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi setempat, Yazidie Fauzi SKom.
Menurut dia, cukup beralasan jika tingkat kesehatan masyarakat Kalsel semakin membaik, karena program pembangunan kesehatan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu fokus pada promotif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan).
"Mungkin dengan promotif sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kesehatan," tuturnya mewakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel yang berhalangan hadir menerima temu wakil rakyat dari Betawi itu.
Begitu juga dengan program preventif, sehingga mampu pula menekan ketidaksehatan penduduk Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa, sehingga Jamkesprov terpakai hanya Rp8 miliar dari alokasi Rp20 miliar, lanjutnya.
"Kendati Jamkesprov 2017 tak banyak terpakai, tetapi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel kembali mengaolkasikan dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu itu sebesar Rp20 miliar pada 2018," demikian Edy Sabara.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Ashraff mengatakan, studi komperasi mereka ke Kalsel untuk mengetahui sejauhmana pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
"Pasalnya, walau berpenduduk sedikit, tetapi Kalsel lebih luas dari DKI yang jangkauan pelayanan juga lebih jauh," tuturnya usai pertemuan menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Ternyata dari informasi yang kami terima, pelayanan kesehatan masyarakat hingga daerah-daerah yang jauh dari ibukota provinsi serta kabupaten/kota berjalan cukup lancar," demikian M Asraff.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel menerangkan, dalam pelayanan kesehatan masyarakat setempat, ada empat rumah sakit milik Pemprovnya.
Keempat rumah sakit milik Pemprov Kalsel tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum (RSU) dr H Mohammad Ansari Shaleh Banjarmasin, serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Hasan Aman Banjarmasin.
Selain itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Syarkawi (mantan Gubernur Kalsel) atau Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
"Khusus RSUD Ulin selain tipe A pendidikan dan merupakan rumah sakit regional, bukan saja rujukan RSUD kabupaten/kota se-Kalsel, tetapi juga dari provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim)," demikian Yazidie.
Pewarta: Syamsudin HasanEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
