Anggota DPRD Kalimantan Selatan mempertanyakan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) bagi masyarakat setempat yang miskin atau kurang mampu.
Pertanyaan itu antara lain dari H Asmara Yanto, anggota Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel dari Partai Bintang Reformasi (PBR), di Banjarmasin, Rabu, sehubungan penghentian sementara pemakaian Jamkesprov.
Penghentian sementara tersebut berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kalsel H Rosihan Adhani Nomor 441.7/3594-PK/Dinkes tanggal 8 Agustus 2012.
Mengetahui surat Dinkes Kalsel tersebut, wakil rakyat dari PBR itu menjadi berang karena sama saja dengan tidak memperhatikan masyarakat miskin atau kurang mampu, untuk mendapatkan persamaan pelayanan kesehatan.
"Kebijakan macam apa ini? Masak Jamkesprov untuk rakyat miskin, malah ditahan," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari PBR itu dengan nada tinggi, didampingi ketua fraksinya Riduansyah.
Politisi PBR itu "marah-marah" dengan adanya surat Dinkes Kalsel tersebut, apalagi tanpa tembusan atau memberi tahun terlebih dahulu kepada Komisi IV yang juga membidangi kesehatan.
"Baik selaku wakil rakyat maupun pribadi, kita menolak mentah-mentah kebijakan penghentian sementara Jamkesprov tersebut," tandasnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Pasalnya dengan kebijakan Dinkes Kalsel tersebut, rakyat miskin atau kurang mampu tak bisa menikmati Jamkesprov, padahal bagian dari pengejawantahan persamaan hak dalam mendapatkan pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan, lanjutnya.
Menurut dia, apapun alasannya, kebijakan menghentikan sementara Jamkesprov tersebut sesuatu yang tidak rasional dan sama dengan membiarkan rakyat miskin sakit atau meninggal dunia, karena ketiadaan jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sedangkan di sisi lain, beberapa tahun anggaran belakangan ini, dana Jamkesprov yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat, tak habis penggunaannya, demikian Asmara Yanto.
Sementara itu, Ketua Fraksi PBR DPRD Kalsel Riduansyah berpendapat, permasalahan Jamkesprov tersebut mungkin karena sistemnya yang perlu penyempurnaan.
 "Saya kira kalau sistemnya baik dan benar, Jamkesprov tersebut tak akan ada permasalahan, yaitu pemanfaatannya bisa 100 persen dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu juga bisa lebih maksimal," tambahnya./Shn/D.
(T.KR-SHN/B/A013/B/A013) 12-09-2012 15:23:11
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
