Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta mewaspadai dan antisipasi kemungkinan merebaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) di provinsi tersebut. 


Permintaan dari Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel Budiman Mustafa, di Banjarmasin, Rabu, sehubungan dengan keinginan Jawa Timur (Jatim) bebas PSK Tahun 2014.

"Kalau betul pemerintah daerah di Jatim memberlakukan bebas PSK 2014, maka dikhawatirkan hal itu berdampak terhadap provinsi lain, termasuk Kalsel bisa menjadi tempat pelarian PSK tersebut," tandasnya.

"Karena itu, pemerintah daerah kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mewaspadai dan mengantisipasinya secara dini terhadap dampak Jatim bebas PSK 2014," lanjutnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, merupakan hal yang naib kalau sampai Kalsel menjadi tempat pembuangan limbah penyakit masyarakat (pekat), seperti PSK.

"Pasalnya penduduk Kalsel yang sebagian besar muslim, juga tergolong agamis. Karenanya pula menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama agar Kalsel terbebas dari pekat atau menimal tak bertambah banyak," ajaknya.

Mengenai keberadaan Panti Asuhan Melati, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kalsel, menurut dia, sarana dan prasarana tersebut belum mampu melakukan rehabilitasi secara maksimal terhadap mantan PSK.

"Karena dari informasi yang kami terima, daya tampung Panti Melati yang terletak di Jalan A Yani Km29 dan masuk wilayah Kota Banjarbaru itu, tidak bisa dalam jumlah banyak," ungkapnya.

Begitu pula pelatihan pembekalan keterampilan bagi mantan PSK tersebut juga masih terbatas, lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.

"Oleh sebab itu, kemungkinan ada baiknya kalau Panti Melati tersebut diperluas agar daya tampung bisa lebih banyak, serta jenis pelatihan yang lebih beragam pula sebagai bekal mantan PSK kembali ke masyarakat," sarannya.

  "Saran perluasan panti serta keberagaman pelatihan, bukan bermaksud melegalkan PSK, tapi sebagai salah satu upaya penanggulangan, teruma bagi mereka yang menghadapi masalah ekonomi," demikian Budiman/Shn/D.



Editor : Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.