P2KP Tekan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 2012 mendapatkan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,55 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau P2KP.

"Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan merupakan program pemerintah yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal," kata Kepala Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan H Akhmad Rivai MSI, Jumat.

Masalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di perkotaan, kata di sudah sangat mendesak untuk ditangani.

Salah satu ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin, tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencahariannya tidak menentu.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan.

"Program penanggulangan kemiskinan juga potensial sebagai gerakan masyarakaat dari, oleh dan untuk masyarakat," imbuhnya.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sekitar Rp1,55 miliar yang bersifat pancingan atau stimulus itu akan dibagikan kepada 21 desa di wilayah perkotaan.

Sebanyak 10 desa, yakni Kelurahan Kotabaru Tengah, Baharu Selatan, Baharu Utara, Hilir Muara, Rampa, Dirgahayu, Semayap, Stagen, Gunung Ulin, dan Sarang Tiung, masing-masing akan mendapatkan Rp100 juta.

Sedangkan 11 desa yang masih die Kecamatan Pulau Laut Utara diluar 10 tersebut diaatas, masing-masing akan mendapatkan Rp50 juta.

Salah satu tujuan digelontorkannya dana ke desa langsung melalui rekening pengelola di desa kelurahan di perkotaan itu, untuk terbangunya kelembagaan masyarakat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM) berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan.

Tersedianya perencanaan partisipasi masyarakat untuk jangka menengah dan jangka panjang dalam penaggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Serta meningkatkan akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pencapaian sasaran Millinium Development Goals (MDGs).