Pemerintah pusat diharapkan dapat lebih memperhatikan jeritan masyarakat Kalimantan yang selama ini merasa mendapatkan perlakuan yang kurang berimbang atau belum adil.
"Karena kurangnya perhatian itulah, maka rakyat Kalimantan menuntut keadilan yang berimbang," ujar Sekretaris Forum Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se Kalimantan, Ibnu Sina kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa.
"Apalagi Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah serta memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, sehingga wajar kalau rakyat dari empat provinsi tersebut menuntut keadilan," tandasnya.
Sebagai contoh jalan-jalan di Kalimantan secara umum masih banyak rusak, bahkan ada yang sampai terancam putus, termasuk jalan nasional (jalan negara), yang seakan tanpa perhatian pemerintah pusat.
"Kami berharap, DPR-RI jangan cuma mendengar jeritan atau tuntutan rakyat Kalimantan, tapi lebih dari itu memperjuangkan secara maksimal kepada pemerintah agar penyelesaian persoalan jalan trans Kalimantan segera tuntas," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Sebab, menurut politisi PKS kelahiran Puruk Cahu, daerah hulu Sungai Barito Kalimantan Tengah itu, terselesaikannya dengan segera jalan trans Kalimantan, seperti perbaikan serta peningkatan kelas jalan dan jembatan, akan lebih membuka isolasi empat provinsi tersebut.
Contoh lain, rencana pembangunan "fly over" (jalan layang) di Banjarmasin yang semula satu kilomter dipangkas hanya 400 meter, tutur deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Karenanya pula, mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, meminta agar sisa 600 meter dari rencana pembangunan fly over di Jalan A Yani atau persimpangan Jalan Gatot Banjarmasin itu, dialihkan ke ruas jalan lain.
"Karena simpul-simpul kemacetan lalu lintas di `kota seribu sungai` Banjarmasin, bukan cuma di persimpangan Jalan A Yani/Gatot Soebroto/Jalan Lingkar Selatan Dalam, tapi masih ada di tempat lain," lanjutnya.
 Forum Aleg PKS se Kalimatan, mengemukakan tuntutan tersebut di hadapan anggota Komisi V DPR-RI saat berada di Jakarta, dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan publik PKS se Kalimantan, 9 - 12 Juni lalu, demikian Ibnu Sina/Shn/D.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
