Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Herawanto mengatakan berbagai kebijakan pemerintah daerah seperti penerapan harga eceran tertinggi, pelaksanaan program rumah pangan kita dan toko tani ikut andil menekan inflasi di provinsi ini.
Menurut Herawanto di Banjarmasin Rabu, realisasi inflasi Kalimantan Selatan pada 2017 tercatat sebesar 3,73 persen. Realisasi itu masih dalam rentan sasaran inflasi nasional 4?1%.
Terkendalinya inflasi terlihat pada data inflasi tahunan per April 2018, yang tercatat semakin rendah yaitu sebesar 2,89 persen, angka tersebut, bahkan lebih rendah dari inflsai nasional yang tercatat sebesar 3,41 persen.
Upaya pengendalian inflasi ini, tambah dia, tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan seperti berbagai program kerja inovatif diluncurkan oleh instansi yang juga tergabung dalam TPID.
"Inovasi tersebut seperti program rumah pangan kita, toko tani Indonesia dan implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya.
Menurut dia, peran TPID di Kalimantan Selatan semakin penting, yang tercermin dari pencapaian angka inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang mampu dijaga dengan baik di tengah risiko yang bersumber baik dari sisi gangguan pasokan maupun tekanan permintaan.
"TPID telah berhasil mengendalikan inflasi dalam sasaran meskipun tantangan yang dihadapi lebih berat karena dominasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah," katanya.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi sekaligus evaluasi program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2017 dan Semester I-2018 sekaligus pembahasan persiapan menjelang hari raya keagamaan, TPID Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Kalimantan Selatan.
sisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah, menyampaikan optimisme terhadap perekonomian di Kalsel.
TPID di Kalsel memiliki kontribusi dalam mendorong perekonomian Kalsel. Tim tersebut menunjukkan kinerja baik dalam menghadapi tantangan pengendalian harga tahun 2017 dan 2018. Hal itu khususnya terkait kebijakan subsidi energi yang berimbas pada kenaikan tarif listrik dan distribusi elpiji 3 kilogram.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan inflasi yang semakin rendah diharapkan berujung pada kesejahteraan masyarakat yang secara riil meningkat nyata," kata Hermansyah.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, tersebut menghadirkan narasumber dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan Pokjanas TPID.
Rapat dihadiri oleh anggota TPID Provinsi Kalsel dan seluruh TPID di 13 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
