Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan atau ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Anggota Komisi II Dewi Raisha Aprillia mengemukaksn harapan itu saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin, dilaporkan Sabtu.
Baca juga: APBD Kabupaten Balangan 2026 turun drastis
Dalam PTBI 2025 dan hadir Presiden Prabowo Subianto secara dalam jaringan (daring) tersebut, "Srikandi" DPRD Kalsel menekankan sinergitas untuk stabilitas ekonomi provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Menurut dia, PTBI 2025 menjadi agenda penting, karena memaparkan proyeksi ekonomi nasional, arah kebijakan moneter, kondisi keuangan global, serta rekomendasi kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia sepanjang Tahun 2026
PTBI 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel itu mengusung tema : "Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”.
Politikus muda dari Partai Golkar itu berpendapat, tema PTBI 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Raisha juga menilai PTBI 2025 merupakan momentum penting bagi daerah, termasuk Kalsel, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun mendatang.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah daerah harus semakin dipererat.
Baca juga: Anggota DPRD Banjarbaru Syahrial sosialisasikan Perda Utilitas
"Melalui pertemuan ini, kita semakin memahami langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kalsel. Komisi II DPRD Kalsel tentunya memiliki peran dalam mendorong kebijakan fiskal daerah yang sejalan dengan kebijakan moneter BI," katanya.
Ia menginginkan pertumbuhan ekonomi di daerah tetap kuat, berkualitas, dan menyentuh sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat.
Sebagai anggota Komisi II, Raisha menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program-program yang mendukung kemudahan investasi, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta stabilitas inflasi daerah.
Ia mengatakan, perlu kerja sama erat antara Bank Indonesia Perwakilan Kalsel, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.
“Komisi II akan terus membuka ruang diskusi dengan Bank Indonesia dan pelaku usaha. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat," demikian Raisha Aprillia.
