Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan meminta program "Smart Card" atau kartu pintar untuk pembelian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum ditanggapi positif.
"Kami meminta program "Smart Card" ditanggapi positif, tetapi jika ada yang setuju dan tidak setuju, wajar saja," ujarnya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan SKPD di perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Rabu.
Ia juga mengharapkan masyarakat bersangka baik menyikapi penolakan sejumlah kalangan seperti dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswanamigas) Kalsel yang meminta penerapan "Smart Card" ditunda.
Dijelaskan mantan wali kota Banjarbaru itu, "Smart Card" adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian bahan bakar minyak terutama bahan bakar bersubsidi yang benar-benar riil dikonsumsi kendaraan bermotor di Kalsel.
Data konsumsi bahan bakar yang terekam dikartu pintar itu bisa digunakan sebagai pintu masuk penambahan kuota atau jatah bahan bakar minyak di Kalsel yang diharapkan bisa ditambah dari kuota sebelumnya.
"Selama ini, kita hanya meminta penambahan kuota BBM dengan melaporkan data berdasarkan asumsi yang belum tentu keakuratannya sehingga melalui "Smart Card" seluruh data konsumsi BBM bisa dijadikan acuan," ungkapnya.
Dikatakan, melalui data konsumsi bahan bakar minyak yang terekam pada "Smart Card" dapat diketahui secara pasti dan akurat berapa kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan bermotor di Kalsel.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengharapkan rencana pemerintah menerapkan penggunaan "Smart Card" di Kalsel, Kalteng dan Kaltim mendapat respon positif karena hanya sebagai alat pengontrol konsumsi BBM.
"Pemprov Kalsel sendiri sudah membentuk tim kecil yang akan mempersiapkan langkah-langkah untuk mendukung penerapan "Smart Card" termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tentang penolakan menambah kuota BBM di Kalsel, ia menilai masih belum final karena belum ada pernyataan resmi.
"Pernyataan itu baru disampaikan melalui media massa, belum secara resmi dan tertulis hitam diatas putih sehingga belum bisa dinilai penambahan kuota BBM bagi Kalsel ditolak," kata dia.
Sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas Kalsel meminta pemerintah menunda pelaksanaan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan "Smart Card" di daerah minimal dalam satu tahun.
Selain Hiswanamigas, kalangan DPRD Kalsel juga meminta penundaan uji coba penggunaan "Smart Card" untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU yang direncanakan mulai Juni 2012.
"Kami meminta penerapan "Smart Card" ditunda karena meski pun bersifat uji coba, tetap perlu persiapan-persiapan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, Puar Junaidi di Banjarmasin, Rabu./zal/
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
