Ketua Hiswana Migas Kalsel Adi Chairudin di Banjarmasin, Selasa mengatakan, setelah mendapatkan informasi rencana pembelian BBM bersubsidi dengan "Smart Card" pihaknya langsung melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Hiswana Migas khusus SPBU.
Hasilnya, kata dia, seluruh anggota Hiswana Migas meminta agar pemerintah menunda pemanfaatan kartu pintar tersebut, hingga benar-benar siap baik sumber daya manusia maupun teknologinya dengan jangka waktu minimal satu tahun.
"Terus terang begitu membaca media massa hari ini tentang penggunaan "Smart Card" kami sangat kaget karena sebelumnya tidak pernah diajak bicara terkait program tersebut," katanya.
Selanjutnya, kata dia, berdasarkan masukan dari seluruh anggota, untuk merealisasikan program tersebut perlu kembali dilakukan kajian yang lebih lama dan konverhensif, mengingat pemberlakukan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak.
Apalagi, kata dia, program tersebut memanfaatkan teknologi canggih yang belum semua petugas di SPBU mampu mengoperasionalkannya dengan baik, sehingga dikhawatirkan justru bakal menimbulkan berbagai masalah.
Dengan demikian, kata Adi yang didampingi beberapa perwakilan pengusaha SPBU di Banjarmasin, sebelum teknologi tersebut diterapkan, perlu dilakukan sosialisasi, edukasi kepada seluruh pemilik SPBU dan masyarakat.
"Penerapan "Smart Card" bukanlahan sesuatu hal yang sederhana, yang begitu disampaikan langsung bisa dilaksanakan, contohnya E-KTP saja, memerlukan waktu hingga berbulan-bulan juga belum selesai," katanya.
Apalagi dengan pelaksanaan "Smart Card" yang di Indonesia baru akan dilaksanakan di Kalsel, yang notabene saat ini sedang bermasalah terhadap pasokan BBM yang selalu kurang.
Beberapa persoalan lainnya yang mungkin terjadi dan harus mendapatkan pemikiran panjang yaitu, sampai saat ini belum semua SPBU di Kalsel menggunakan jaringan telepon, bagaimana bila belum satu bulan kuota pengguna ""Smart Card" habis, apakah masyarakat tidak bisa membeli BBM hingga bulan berikutnya.
Sebab kata dia, berdasarkan pengalaman di negara lain, pemegang kartu hanya bisa membeli berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, bagaimana juga bila alamat dan nama pemilik kendaraan tidak sesuai dengan STNKnya mengingat banyak mobil di Kalsel yang telah berpindah tangan, bagaimana juga bila pemilik mobil harus menempuh jarak yang cukup jauh.
Sementara sesuai ketentuan, dalam satu hari hanya boleh mengisi BBM satu kali jadi kalau habis di jalan bagaimana?.
"Ketentuan-ketentuan tersebut harus dibicarakan dan disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab yang menjadi pelaksana program ini adalah Hiswana Migas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
Sehingga seperti program-program sebelumnya, bila terjadi kesalahan atau kekurangan Hiswana Migas yang selalu mendapatkan cemoohan dan amarah dari masyarakat secara langsung.
"Selanjutnya kita akan mengirimkan surat kepada DPRD dan Gubernur untuk meminta agar pelaksanaan program tersebut ditunda dan meminta agar pemerintah segera menambah kuota BBM di Kalsel dalam waktu cepat," katanya.//B/C
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
