ADPSI Tuntut Kemajuan Kalimantan

Hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, 23 - 24 April 2012 melahirkan berbagai tuntutan terhadap pemerintah pusat.

Dalam surat rekomendasi Rakor ADPSI yang diperoleh ANTARA Rabu berbunyi "Kalimantan Menggugat" yang ditandatangani empat Ketua DPRD Provinsi Se Kalimantan itu, berisi berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat, guna kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat setempat.

Ketua DPRD se Kalimantan itu masing-masing dari Kalimantan Timur HM Mukin Faisyal HP, Kalimantan Tengah R Atu Narang, Kalimantan Barat Minsen SH, dan Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah.

Sejumlah tuntutan terkait perekonomian atau dalam upaya menunjang ekonomi daerah dan masyarakat Kalimantan, antara lain, pemerintah pusat agar segera memprogramkan dan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana listrik.

Program dan penyelesaian pembangunan kelistrikan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan industri untuk jangka waktu minimal 10 - 20 tahun ke depan.

Selain itu, menuntur Pemerintah Pusat dan Pertamina agar segera menambah kouta (jatah) untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kalimantan.

Menuntut Pemerintah Pusat bersama DPR-RI agar melakukan revisi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat - daerah, khususnya ketentuan pasal 14 - 21.

Kemudian Peraturan Pemerintah terkait dengan persentasi bagi hasil dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE), dengan rumusan pembagian yang lebih adil bagi daerah.

Rakor yang berlangsung di Hotel A selama dua hari itu, juga menuntut, pemerintah pusat agar segera melaksanakan dan memprioritaskan pengembangan dan pembangunan bandar udara (Bandara) serta pelabuhan laut/samudera di provinsi-provinsi di Kalimantan.

Selaku narasumber dalam Rakor yang bertema "bersatu untuk maju" tersebut Prof Dr Iberamsyah MS, Guru Besar pada Universitas Indonesia, asal urang "banua" (Kalsel).

Sedangkan Rakor yang berlangsung di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu, dibuka Ketua Umum ADPSI Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan, yang juga Ketua DPRD Daerah Khusus Istimewa Jakarta Raya (DKI Jaya)./shn/DÂ

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.