Pasalnya, tender pemerintah dan anggaran 2012 sudah di depan mata, kata Ketua Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo) Kalsel, A. Rizani Anshari, kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin, Kamis. Saat ini, kata dia, masih terdapat dua sertifikat yang dikeluarkan LPJKN bentukan musyarawah nasional (munas), dan LPJKN bentukan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Ia mengemukakan bahwa dualisme itu pada praktiknya di lapangan akan mengacaukan penerbitan dan pengesahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai persyaratan ikut tender karena merupakan hasil dari dua LPJKN. "Hal itu tentu akan menghambat penyerapan anggaran pada tahun 2012," kata Ketua Aksindo Kalsel, A. Rizani Anshari, yang akrab disapa Riza ini. Meski demikian, papar mantan wartawan ini, Aksindo Kalsel tidak bermaksud untuk menentang pemerintah, tetapi hanya berharap Pemerintah Provinsi Kalsel serta pemerintah kabupaten dan kota bisa bersikap bijaksana. Pasalnya, kata dia, saat ini sedang terjadi polemik berujung gugatan antara LPJKN hasil munas yang berkantor di Jalan Arteri Jakarta dengan LPJKN bentukan Menteri Pekerjaan Umum yang berkantor di Jalan Pattimura. "Askindo Kalsel dengan beranggotakan sekitar 500 hanya berharap bisa menerima SBU kedua versi walau terjadi polemik di pusat," katanya menegaskan. Dikatakan Riza, jika tidak disikapi dengan bijak, justru akan merugikan kontraktor daerah, sementara tender tidak mungkin diundur. Apalagi, sambungnya, LPJKN versi Menteri PU sendiri mekanisme pendaftarannya masih menggunakan mekanisme LPJKN versi munas. "Coba saja bayangkan bila setelah terjadi proses tender, ternyata yang menang kontraktor yang SBU-nya versi munas, sementara dalam gugatan yang menang LPJKN versi Menteri PU, apa tidak rancu dan kacau. Pemenang tender bisa mengalami kerugian karena SBU-nya tidak diakui," katanya. Oleh sebab itu, dia meminta para pemimpin di Provinsi Kalsel untuk menyikapi secara bijaksana terkait dengan keresahan para kontraktor di daerahnya masing-masing./D/
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
