Pemerintah Jangan Memihak

Dalam persoalan lahan hendaknya pemerintah jangan cuma berpihak kepada perusahaan, tapi juga harus melindungi kepentingan rakyat.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasrullah AR, di Banjarmasin, Jumat, sehubungan dengan dugaan ada oknumÂ aparat sebagai alat perusahaan di provinsi tersebut.

"Sebagai wakil rakyat atau secara pribadi, saya menyayangkan kalau aparat hanya memihak perusahaan dan terlebih lagi menyalahkan masyarakat atau penduduk setempat," ujar politisi muda PPP itu.

Sekjen Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka'bah itu khawatir, dengan sikap aparat yang terkesan memihak perusahaan atau berlebih-lebihan akan memicu konflik dan menjadikan Kalsel sebagai Mesuji jilid II.

"Kita tak ingin tragede Mesuji terjadi pula di Kalsel. Karenanya pemerintah daerah setempat bersama aparat terkait, harus segera menyelesaikan masalah antara perusahaan dengan penduduk setempat," lanjutnya.

Wakil rakyat dari PPP asal daerah pemilihan V Kalsel yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap, penyelesaian masalah tersebut harus melihat atau bertolak dari akar permasalahannya.

Menurut dia, akar permasalahan tersebut selain berkaitan dengan keagrariaan, juga bagaimana kehidupan perekonomian atau kesejahteraan penduduk setempat yang berkelanjutan, dengan kehadiran perusahaan di kawasan mereka.

"Sebab kalau cuma sekedar (CSR) atau Community Development (CD) seperti selama ini, belum tentu bisa memberi jaminan perekonomian dan kesejahteraan penduduk setempat yang berkelanjutan," tuturnya.

Ia mencontohkan, perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia yang beroperasi Kabupaten Balangan dan Tabalong dengan perkiraan keuntungan per tahun triliunan rupiah, CSR-nya cuma sekitar Rp2,5 miliar.

"Tapi bagaimana dengan kehadiran perusahaan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk setempat secara berkelanjutan. Karena sumber daya alam sementara menjadi andalan, akan habis," demikian Nasrullah.

Pada kesempatan terpisah, Ibnu Sina, anggota DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan ada perusahaan pertambangan di Balangan yang memanfaatkan jasa pihak ketiga yang melibatkan aparat, untuk mendapatkan lahan masyarakat.

"Yang menjadi masalah, aparat yang berpakaian preman itu juga memakai senjata. Kalau seandainya yang bersenjata itu dari aparat, maka harus berpakaian seragam resmi sesuai kesatuannya dan menjadi penengah, bukan membela perusahaan," lanjutnya.

Wakil rakyat dari PKS yang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengaku, bukan cuma menerima laporan masyarakat, tapi juga menerima foto di lapangan terkait situasi tersebut.

"Hal tersebut bisa menambah kemarahan masyarakat/penduduk setempat, yang pada gilirannya meimbulkan konflik, yang tak kita inginkan bersama," demikian Ibnu Sina./shn/D

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.