Pemkab Tala: pengelolaan lahan hendaknya berorientasi kepentingan masyarakat

Dalam pengelolaan tanah, kita harapkan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan perebutan lahan,

Pelaihari (ANTARA) - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Laut, Kalimantan Selatan Dr H Akhmad Hairin mewakili Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto mengatakan, pengelolaan lahan yang tepat hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dalam pengelolaan tanah, kita harapkan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan perebutan lahan,” ujar Dr H Akhmad Hairin, pada Koordinasi Reforma Agraria di Bidang Tanah HPL Badan Bank Tanah, di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Selasa.

Dia berharap, ke depan pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan rakyat dengan dukungan pemerintah serta unsur Forkopimda.

Sementara, Perwakilan Badan Bank Tanah Priyo Satrio dalam paparannya mengungkapkan, skema reforma agraria dilaksanakan melalui pemberian hak atas tanah berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Kebijakan tersebut, ungkap dia, bertujuan menjamin keberlanjutan pemanfaatan lahan serta mencegah peralihan hak dan alih fungsi yang tidak terkendali.

Selain itu, terang dia, Badan Bank Tanah juga berperan dalam memastikan kejelasan lokasi dan luas lahan dan mengusulkan penerbitan HPL.

Baca juga: Pemkab Tala optimalkan PNBP Polri untuk efisiensi SDM ASN

Bahkan, ucap dia, penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga menyelesaikan potensi sengketa sesuai ketentuan melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Endah Nurcahaya menyebutkan, Badan Bank Tanah merupakan badan khusus bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan serta Kementerian PUPR.

Koordinasi Reforma Agraria di Bidang Tanah HPL Badan Bank Tanah tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Pemkab Tanah Laut, DPRD, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, aparat penegak hukum, TNI/Polri hingga instansi teknis terkait.

Baca juga: BKPSDM Tanah Laut gelar sosialisasi Assesment Center PNBP Polri