RAPBD-P Kalsel 2026 defisit Rp2,7 triliun lebih

Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengungkapkan, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) provinsi setempat Tahun 2026 definisi atau selisih kurang Rp2,7 triliun lebih.

Orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel mengungkapkan itu pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK didampingi Wakil-Wakilnya H Kartoyo dan Desy Oktavia Sari di Banjarmasin, Selasa.

Mantan Wali Kota Banjarmasin itu menerangkan postur RAPBD-P Kalsel 2026 proyeksi Pendapatan Daerah Rp7,7 triliun lebih, Belanja Daerah Rp10,5 triliun lebih atau defisit Rp2,7 triliun lebih.

Baca juga: DPRD Kalsel bahas maraton KUA-PPAS 2027

"Selisih kurang atau defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya," ujar Muhidin.

Mengenai Belanja Daerah pada RAPBD-P Kalsel 2026, Gubernur Muhidin menerangkan, sebagian untuk menunjang Presiden Prabowo Subianto seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan Sekolah Rakyat.

Baca juga: Komisi II DPRD Kalsel dorong realisasi 1.100 ha pengembangan kelapa dalam

"Memang penggunaan anggaran belanja daerah APBD-P 2026 berbasis kinerja," tegas Muhidin di harapan rapat paripurna yang juga hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel menyatakan, pembahasan RAPBD-P 2026 secara meraton agar cepat selesai dan melantunkan sebuah pantun ; ikan sepat, ikan gabus, ikan lili. Lebih cepat, lebih bagus jangan berteli-teli.

Usai rapat paripurna atau sesudah Shalat Dzuhur rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama eksekutif membahas pendahuluan RAPBD-P 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.