Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi mengungkapkan, lembaga legislatif provinsi setempat bahas secara maraton Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA - PPAS Tahun Anggaran 2027.

DPRD Kalsel bersama mitra kerja (Dinas atau Badan) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat sedang membahas KUA-PPAS 2027. lanjut Firman Yusi ketika dikonfirmasi,.Senin.

"Kami Komisi II akan duduk bersama dan secara maraton dengan 18 Dinas/Badan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahas KUA-PPAS 2027," tegas anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut. 

Firman Yusi, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut menerangkan, di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) atau ruang Komisi II didiskusikan, bahkan diperdebatkan aspirasi masyarakat yang sudah terserap. 

Seperti hari ini, Senin (27/7/2026) rapat Komisi II bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

"Namun keputusan akhirnya akan sangat bergantung pada apakah aspirasi itu sesuai prioritas daerah dan sudah tentu tentang ketersediaan anggaran," pungkas Firman Yusi. 

Sementara itu, saat penyampaian penjelasan KUA-PPAS 2027 oleh Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman pada rapat DPRD setempat, 10 Juli lalu, rancangan pendapatan daerah Rp7,9 triliun lebih. 

Namun melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat beberapa hari kemudian, menyepakati rancangan pendapatan daerah 2027 sekitar Rp8 triliun. 


 



Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani

COPYRIGHT © ANTARA 2026