Jakarta (ANTARA) - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat penegakan kode etik.
"Kami akan perkuat penegakan kode etik sebagai jawaban atas harapan publik," ujar Ketua BK DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri ketika dikonfirmasi, Senin malam usai studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, memperkuat mekanisme penegakan kode etik sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik oleh anggota dewan berlangsung profesional, akuntabel, serta mampu menjawab harapan masyarakat terhadap integritas lembaga legislatif.
Ketua BK DPRD Kalsel, menyatakan itu dengan mempelajari berbagai pembaruan regulasi, tata tertib, hingga mekanisme persidangan, Badan Kehormatan melalui kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta Senin (29/6).
Menurut dia, BK harus memiliki pedoman yang kuat sebelum menangani setiap dugaan pelanggaran sehingga setiap keputusan memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas,
“Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam aturan, tata tertib yang kami harus gali lagi, supaya pada saat mau penegakan kode etik, mudah-mudahan tidak terjadi, kalo terjadi hal-hal terhadap anggota DPRD kami sudah ada persiapan terhadap kegiatan tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa BK memiliki peran menjaga marwah dan kehormatan DPRD melalui penegakan kode etik yang adil, objektif, dan sesuai prosedur.
Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan opini publik atau informasi yang beredar, melainkan harus melalui mekanisme pemeriksaan yang memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan, tegasnya.
“Kami ini adalah Badan Kehormatan atau ‘wasit’-nya atau kalau bahasa gampangnya ‘PM’-nya di DPRD, kami harus mendengarkan semua pihak, baik pihak pengadu ataupun yang disangkakan,” katanya.
Ia menambahkan, BK juga terus memperkuat pemahaman mengenai tata cara persidangan dan penyelesaian perkara etik agar setiap penanganan memiliki kepastian hukum, mulai dari penyelesaian internal hingga pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli BK DPRD DKI Jakarta, Amir Hamzah, memaparkan sejumlah inovasi untuk memperkuat integritas kelembagaan.
Selain program penghargaan seperti BK Award bagi anggota dewan yang berintegritas, BK DPRD DKI Jakarta tengah menyiapkan implementasi Human Resources Information System (HRIS) sebagai aplikasi digital untuk mendokumentasikan aktivitas kedewanan secara lebih tertib, terdokumentasi, dan informatif.
Begitu pula digitalisasi guna memperkuat tata kelola, memudahkan pengawasan internal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja anggota dewan.
BK DPRD DKI Jakarta juga menjelaskan, bahwa penanganan dugaan pelanggaran etik diawali melalui aduan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK serta dilengkapi identitas pelapor dan bukti awal.
Mekanisme tersebut bertujuan memastikan setiap laporan dapat diverifikasi sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta, bukan sekadar isu atau informasi yang berkembang di ruang publik.
Bagi BK DPRD Kalsel, prosedur tersebut menjadi praktik baik yang dapat diadopsi untuk memperkuat kepastian penanganan setiap pengaduan, melindungi hak pelapor maupun pihak yang dilaporkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan kode etik di lingkungan DPRD.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
