Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Delapan fraksi di DPRD Kalimantan Selatan pada prinsipnya menyatakan mendukung rencana gerakan "revolusi hijau" dari Pemerintah Provinsi setempat.
Dukungan tersebut dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan (Kalsel) disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Namun sejumlah fraksi di DPRD Kalsel tersebut meminta penjelasan dan kejelasan definisi revolusi hijau sebagaimana keinginan atau usul Gubernur/Pemprov setempat pada Raperda yang disampaikan, 2 November lalu itu.
Pasalnya dalam pengusulan Raperda tentang Revolusi Hijau itu belum melampirkan naskah akademik, sehingga kurang mengetahui kejelasan definisi dari revolusi hijau tersebut.
Permintaan penjelasan dan kejelasan dari definsi revolusi hijau tersebut, karena fraksi-fraksi di DPRD Kalsel tersebut khawatir terjadi tumpang tindih dengan Peraturan Daerah (Perda) provinsi setempat Nomor 7 tahun 2017.
"Karena Perda 7/2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis di Kalsel sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjutnya," ujar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD setempat yang diketuai H Riswandi SIP.
Sementara dalam Perda 7/2017 tujuannya untuk memulihkan dan memelihara kondisi hutan, lahan dan lingkungan secara umum/menyeluruh.
Selain itu, meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan, lahan dan lingkungan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
"Oleh karena dengan alasan dan tujuan yang hampir sama, maka perlu ada penjelasan yang substantif terkait definisi dari Revolusi Hijau," demikian wakil rakyat dari PKS.
Sebelumnya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyatakan, pengelolaan hutan lestari produktif di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota belum terwujud.
Menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut, belum terwujudnya pengelolaan hutan lestasi yang produktif itu karena beberapa masalah antara lain rendahnya kepedulian para pihak untuk menanam, memelihara dan melaksanakan perlindungan hutan.
Selain itu, penataan hutan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat belum optimal, rendahnya pengembangan industri pascapanen, dan kurangnya koordinasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan yang berbasis daerah aliran sungai (DAS).
"Persoalan sebagaimana saya utarakan terdahulu, menjadi ironis mengingat dari data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2010 di Kalsel terdapat 550 titik kejadian banjir," ujar Paman Birin (panggilan akrab lain terhadap Sahbirin).
Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2015 menunjukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel urutan 26 dari 33 provinsi di Indonesia, lanjutnya dalam penjelasan yang dibacakan Wakil Gubernur setempat, H Rudy Resnawan
Dengan mempertimbangkan permasalahan serta kondisi alam yang banyak terdapat kawasan hutan dan lahan kritis, sehingga menurut dia, perlu kebijakan yang dapat mempercepat usaha penyelamatan lingkungan hidup melalui kegiatan yang tepat, yaitu gerakan penghijauan di seluruh Kalsel.
"Gerakan penghijauan tersebut dengan sasaran utama kawasan hutan yang tidak berhutan di Kalsel seluas 854.711 hektare (ha) yang di dalamnya terdapat pula lahan kritis 640.709 ha," tegasnya.
Mengenai revolusi hijau yang akan diperaturandaerahkan (diperdakan), dia menjelaskan, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan IKLH Kalsel dengan target lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional.
Selain itu, untuk mengubah perilaku masyarakat supaya gemar menanam dan memelihara. Pohon, serta mendorong terwujudnya pembangunan hutan berbasis masyarakat.
"Dengan upaya tersebut kita harapkan, selain mengatasi kritisnya lahan melalui peningkatan tutupan lahan, dan revolusi hijau akan terwujud lahan-lahan produktif pada akhirnya semua bermuara terwujud kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
"Maksud dan tujuan revolusi hijau yang kami sampaikan tidak akan terwujud tanpa dukungan semua pihak," demikian Paman Birin.
