Banjarmasin (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menekan tingkat pengangguran bersama pemerintah daerah melalui Program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang membekali warga binaan dengan keterampilan produktif dan kemandirian ekonomi.
“Program SAE menjadi bagian dari upaya bersama dalam merespons tingginya tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin sebagaimana disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan,” kata Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda setelah meresmikan SAE Lapas Banjarmasin tersebut di Banjarmasin, Selasa.
Ia berharap agar warga binaan yang telah menyelesaikan masa pembinaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin dapat mandiri dan berkontribusi dalam menekan pengangguran di daerah.
Baca juga: 12 narapidana Lapas Kelas IIA Banjarmasin dapat remisi langsung bebas
“Program SAE tidak hanya berorientasi pada pembinaan sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui kegiatan ketahanan pangan yang relevan dengan kebutuhan Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Ia menilai sejumlah aktivitas yang dikembangkan di SAE memiliki nilai strategis, salah satunya budidaya ikan papuyu yang merupakan komoditas konsumsi utama masyarakat sekaligus salah satu penyumbang inflasi daerah.
Selain papuyu, SAE Lapas Kelas IIA Banjarmasin juga mengembangkan budidaya ikan gurame, lele, dan nila, serta pertanian hidroponik dan tanaman sayuran seperti terong, kangkung, dan bayam.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah mengatakan SAE merupakan implementasi dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan langsung dengan fungsi pemasyarakatan.
Ia menjelaskan seluruh warga binaan dilibatkan dalam kegiatan ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, serta pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C agar memiliki keterampilan dan ijazah saat kembali ke masyarakat.
Selain sektor pangan, Lapas Kelas IIA Banjarmasin juga mengembangkan produk usaha warga binaan yang telah memiliki sertifikat halal, mulai dari makanan olahan hingga kain Sasirangan sebagai produk khas daerah.
“Pelaksanaan program SAE menjadi bagian dari target kinerja lembaga dalam mendukung kebijakan nasional, dengan sejumlah program aksi kementerian beririsan langsung dengan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan,” ujar Herriansyah.
