BPJS Ketenagakerjaan sasar 4,6 juta pekerja belum terlindungi di Kalimantan

Banjarmasin (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan berupaya menyasar sekitar 4,6 juta yang pekerja belum terlindungi mencakup lima provinsi di wilayah Kalimantan pada 2026.

"Hingga 2025, terdata baru 41 persen pekerja di wilayah Kalimantan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari total 7,9 juta pekerja," ujar Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Adi Hendratta pada kegiatan Media Gathering di Hotel Fugo Banjarmasin, Senin.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Sunardy Syahid, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batulicin, Vina Dwina Yuskin.

"Ini jadi upaya kami untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak utamanya pemerintah daerah dan insan media massa untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan bagi para pekerja," ujarnya.

Menurut dia, posisi saat ini sebanyak 3,3 juta pekerja di wilayah Kalimantan sudah terdaftar Jamsostek, tertinggi persentase setiap provinsi, yakni Kalimantan Timur lebih 50 persen

"Terendah Kalimantan Barat baru 27 persen, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hampir sama 42 persen, sedangkan Kalimantan Utara sekitar 46 persen," ujarnya.

Menurut Adi, peran media sangat strategis dalam menyampaikan informasi mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja.

Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan kolaborasi tidak hanya dengan media, tetapi juga dengan pemerintah desa, kabupaten, hingga kota.

Pada 2025, manfaat yang disalurkan kepada para peserta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dengan 7.435 klaim senilai Rp70,2 miliar, Jaminan Hari Tua sebanyak 63.435 klaim dengan nominal Rp786,8 miliar.

Selanjutnya Jaminan Pensiun 9.377 klaim senilai Rp20,8 miliar, Jaminan Kehilangan Pekerjaan 9.377 klaim sebesar Rp20 miliar, serta Jaminan Kematian dengan 3.749 klaim senilai Rp105 miliar.

"Dana ini mengalir langsung ke masyarakat. Tidak hanya berfungsi mencegah munculnya kemiskinan baru, tetapi juga mampu mengangkat harkat dan martabat pekerja serta keluarganya,” demikian katanya.