Rantau (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan inspeksi mendadak ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin menyusul banyaknya keluhan terkait kualitas layanan dari minimnya fasilitas hingga distribusi tenaga kerja yang dinilai kurang efektif.
Inspeksi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tapin Hairuji, didampingi Sekretaris Komisi II Wahyu Ranoro Nugroho serta dua anggota, Ismail dan Dedy Arief Budiman.
Baca juga: Satresnarkoba Tapin tangkap buruh simpan 12 paket sabu
"Dari hasil inspeksi, kami menemukan sejumlah temuan yang dirasa dapat mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi layanan," ujar Wakil Ketua DPRD Tapin Hairuji, di Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, Rabu.
Hairuji menyebutkan beberapa ruang pelayanan masih belum dilengkapi pendingin ruangan, ini akan berdampak pada kenyamanan warga maupun petugas.
Anggota DPRD Tapin Komisi II Ismail menambahkan sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang menerima berbagai keluhan dari masyarakat.
Baca juga: Warga Tapin sampaikan aspirasi masalah pertanian dan pendidikan
“Kami ingin memastikan laporan itu faktual, bukan hanya sekadar catatan di atas kertas,” tambahnya
Menurut ismail, pengalihan personel dari instansi asal bisa mengganggu kinerja layanan di tempat lain.
"Kami mengusulkan opsi tenaga outsourcing agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi dinas," kata Ismail.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Debby Estimutia mengakui adanya kekurangan, terutama dalam hal fasilitas.
“Kami terbuka atas semua masukan dan berharap pembenahan bisa segera dilakukan,” ucapnya.
Debby menyebutkan sidak ini memperkuat sinyal bahwa pembenahan pelayanan publik di Tapin masih menjadi pekerjaan rumah, khususnya dalam menyelaraskan antara infrastruktur dan pengelolaan sumber daya manusia.
Baca juga: DPRD Tapin desak Pemprov Kalsel selesaikan hibah Asrama Candi Laras
