Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani meminta pengelolaan anggaran hasil efisiensi anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat harus transparan.
"Permintaan itu saya sampaikan ketika memimpin rapat kerja Komisi II dengan pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel," ujar Paman Yani ketika dikonfirmasi, Rabu sore.
Baca juga: DPRD Kalsel dan KPK perkuat sinergi lawan korupsi
Ia menegaskan, bahwa anggaran hasil efisiensi pengelolaannya harus transparan dan terarah kepada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Oleh sebab itu, langkah-langkah yang diambil agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar tersebut.
Rapat Komisi II bersama mitra kerja, Selasa (18/3/2025) malam untuk membahas pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Dalam rangka mendukung Inpres 1/2025 mengenai efisiensi tersebut , sejumlah pos anggaran DPRD Kalsel juga mengalami pemotongan. Tentunya kami berharap anggaran hasil pemotongan itu benar-benar tepat sasaran,” harap Paman Yani.
Baca juga: Warga Balangan mengadu ke DPRD masalah ODOL
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel H. Ariadi Noor menjelaskan, bahwa hasil dari efisiensi anggaran akan dialihkan dan difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas utama, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur/sanitasi.
Selain itu, untuk optimalisasi pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, serta program lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan adanya pengalihan anggaran tersebut, kita harapkan efisiensi yang dilakukan tidak hanya sekadar penghematan, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Banua," ujar Arisdi.
Baca juga: DPRD Balangan soroti pelayanan dari BPJS Kesehatan
