Barabai, (AntaraNews Kalsel) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya, hadiri peringatan Hari Bakti Rimbawan ke- 37, di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (25/3).
Acara di hadiri oleh seluruh kepala daerah se Kalsel dan diawali dengan pelepasan peserta cross country dan kebut gunung, penilaian lomba foto, pelantikan pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penandatangan MoU revolosi Hijau bersama seluruh kepala daerah di Kalsel, pelepasan burung endimik Kalimantan, dan penanaman pohon meranti.
Menurut Siti Nurbaya peringatan Hari Bakti Rimbawan di Kalsel ini merupakan yang terbaik se di Indonesia karena semua kegiatan terintegrasi dengan baik dengan adanya kegiatan partisipatif seperti cross country, mapala, tokoh masyarakat, dan pelajar.
"Yang unik pelantikan birokrasi oleh gubernur di lapangan, biasanya pejabat harus pakai jas harus keren, menurut saya ini artikulasi yang bagus. Seperti Pak Jokowi melantik pejabat di tengah pemukiman kumuh. Ini menandakan pemimpin mulai dekat dengan rakyat," katanya.
Dia menambahkan, dengan dilaksanakannya peringatan di Tahura ini, agar menjadi momentum untuk senantiasa menjaga dan menyelamatkan hutan yang sebagian telah rusak.
"Ini menjadi modal Kalsel untuk konservasi hutan yang terbaik," ungkapnya.
Sedangkan soal kebakaran hutan yang terjadi di Kalsel tahun 2015 lalu. Menurut Siti, ada kekerabatan yang sangat kuat untuk menyelamatkan hutan. “Selama itu saya mempelajari ada kekerabatan sangat kuat. Oleh karena itu Kalsel jadi paling sukses,†kenangnya.
Mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kata dia perannya sangat penting karena unit paling dekat dengan rakyat.
Dirinya meminta agar KPH terus menerus berinteraksi dengan pemerintah. “Jadi interaksinya sangat kuat KPH ini, saya minta dengan pemerintah senantiasa konsultatif,†katanya.
Komitmen Presiden Jokowi yang ingin melakukan perbaikan kondisi hutan di Indonesia. Menurutnya ada sekitar 12,7 juta hektar luas hutan sosial yang perlu diberdayakan untuk kepentingan masyarakat dan di Kalimantan Selatan jumlahnya juga sangat besar,sehingga harus betul-betul dikelola dengan baik.
Untuk itu jelasnya dibutuhkan pendampingan keahlian agar masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan hutan sosial untuk kesejahteraan sampai ke generasi berikutnya.
"Bapak Presiden meminta kita dalam tanda kutip dinilai berpihak kepada coorporate,tetapi betul-betul untuk rakyat,tetapi bukan asal dikasih,jadi rakyat harus berbisnis atau berusaha dengan akses hutan yang ada dalam manajemen tingkat coorporate," tegasnya.
