Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai H Mushaffa Zakir dan Sekretaris Firman Yusi menyoroti pertanian di provinsinya yang merupakan daerah agraris.
Sorotan Fraksi PKS itu dalam pemandangan umumnya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2025 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK dan hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Legislator Balangan bertekad majukan petani dan UMKM
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Firman Yusi tersebut, Fraksi PKS mengingatkan Gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar lebih memperhatikan pertanian tanaman pangan atau petani padi serta petani karet agar mudah mendapatkan pupuk bersubsidi.
Untuk itu pula, Fraksi PKS menyarankan perlu pendampingan dalam peningkatan produktivitas serta nilai produk, walau sekarang di tengah musim yang tidak menentu guna Kesejahteraan para petani yang mayoritas di "Banua" (daerah Kalsel) tercinta.
Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya juga mengetengahkan persoalan sektor kelautan dan perikanan atau nelayan.
Sebagai contoh memasifkan bahan bakar yang mudah dan murah dengan adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) agar nelayan Kalsel lebih sejahtera.
Baca juga: Fraksi PKS apresiasi lima prioritas pembangunan Kalsel 2025
Begitu pula sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mendapatkan kemudahan untuk memajukan usaha mereka , lanjut wakil rakyat dari PKS tersebut.
Fraksi PKS menyoroti pertanian tersebut cukup beralasan,. terlebih Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penyangga ketahanan pangan IKN yang berkedudukan di Kalimantan Timur (Kaltim( atau provinsi bertetangga.
Sementara postur RAPBD Kalsel 2025, Pendapatan Daerah Rp10,4 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 5 triliun lebih, serta dari pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya Rp1,1 triliun lebih dengan pengeluaran Rp50 miliar lebih.
