Warga Kotabaru Akan Demo

Tokoh masyarakat adat Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan menggelar demo di Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, untuk mendesak Mendagri Gamawan Fauzi mencabut Permendagri No.43/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lari-Larian yang masuk Sulawesi Barat.

"Kami bersama elemen masyarakat Kotabaru telah melakukan konsolidasi dengan anggota DPR RI asal Kalsel Aditya Mufti Arifin untuk melakukan aksi ke Kemendagri pada Kamis (26/10)," kata Ketua Dewan Adat Dayak yang juga Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sugian Noor, MSi di Kotabaru, Selasa.

Menurut Sugian Noor, lepasnya Pulau Lari-larian dari Kalsel dan masuk Sulbar melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011 merupakan bentuk pengingkaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap fakta-fakta yang ada.

Ketidakadilan atas keluarnya peraturan yang dibuat Mendagri itu, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horisontal di masyarakat, khususnya antara masyarakat Sulawesi Barat dengan Kalimantan Selatan, Khususnya Kotabaru.

Hasil pertemuan di DPR RI bersama anggota DPR dan masyarakat Kalsel bertekad mengambil hak yang telah diambil oleh Sulawesi Barat.

Aksi yang akan dilakukan di Kemendagri, telah mendapat izin dari Mabes Polri dan akan dilaksanakan pada Kamis (26/10) sekitar pukul 09.00 WIB yang akan diikuti sekitar 50 orang baik dari Kotabaru maupun elemen masyarakat Kalsel yang ada di Jakarta.

Sebelumnya, Anggota Tim Koordinasi Penyelesaian Pulau Lari-larian Taufik Rifani mengatakan, Pemkab Kotabaru bersama Pemprov Kalimantan Selatan akan menggunakan haknya untuk melakukan uji materil "Judicial Review" ke Mahkamah Agung sebagai upaya merebut kembali Pulau Lari-larian.

Terbitnya Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lari-Larian yang masuk Sulawesi Barat itu sangat tidak prosedural.

Rifani menegaskan, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengesahan Batas Daerah, untuk menentukan batas wilayah suatu daerah harus melalui sedikitnya enam tahapan.

Tahapan pertama, pemerintah dalam hal ini Dirjen bersama pihak terkait harus melakukan penelitian dokumen.

Kedua, melakukan pelacakan batas, ketiga, pemasangan patok di titik acuan, keempat, penetuan titik awal dan garis dasar di laut, kelima, melakukan pengukuran dan penetapan batas serta keenam, pembuatan peta batas.

Selanjutnya, pada ayat tiga dijelaskan, setiap tahapan yang dilakukan, harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Kalau tidak ada berita acara kesepakatan, berarti mekanismenya seperti yang dituangkan pada pasal 10 di atas tidak dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya tahap penelitian dokumen atau tahap pertama," ujar Rifani.

Itupun berdasarkan pasal 11, yang dimaksud penelitian dokumen adalah penelitian peraturan perundang-undangan tenteng pembentukan daerah dan dokumen lain yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.

Tahapan pertama itupun baru setengah jalan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

"Artinya sangat tidak prosedural atau tergesa-gesa dalam menetapkan Kepmendagri 43/2011," tandasnya.

Palung laut

Rifani menambahkan, secara geografi, selat Makassar yang memisahkan dataran Kalimantan dengan Sulawesi terdapat palung laut yang seharusnya dijadikan bukti rujukan, bahwa kedua pulau tersebut dipisahkan oleh batas alam.

Dimana Pulau Kalimantan dan Pulau Lari-Larian berada pada paparan Sunda sebelah barat. Sedangkan Pulau Sulawesi berada di paparan Sahui, sebelah timur palung.

Sementara itu, peryataan yang disampaikan Bagian Humas Kementerian Dalam Negeri yang akrap disapa Donni bahwa, terbitnya Kepmendagri 43/201 di antaranya merujukan UU No.26/2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat, itu tidak sesuai.

Karena, ternyata setelah ditelaah UU No.26/2004 tidak menyebutkan batas-batas wilayah yang jelas.

"Hanya menyebutkan batas wilayah agak ke utara sedikit yang berbatasan dengan Kabupaten Paser Utara, sedangkan ke arah Kotabaru, menyebutkan hanya berbatasan dengan Selat Makassar begitu saja, lantas mana yang dijadikan rujukan yang tepat," imbuhnya.

Selain itu, peta yang dijadikan dasar juga hanya peta sketsa (peta buta), tidak ada titik kordinat, kalau itu dijadikan dasar sangat aneh.

Seharusnya Kementerian Dalam Negeri menggunanakan dasar enam tahapan pada UU 1/2006.

Judicial review

Untuk merebut kembali Lari-Larian ke wilayah Kotabaru, langkah yang sangat tepat dilakukan Pemkab Kotabaru bersama Pemprov Kalimantan Selatan akan menggalang kekuatan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Perintah Provinsi bersama Pemkab Kotabaru akan melakukan nanti malam mengajukan "yudicial review" ke MA untuk dilakukan uji materil Permendagri No.43 Tahun 2011.

Uji materil terhadap beberapa undang-undang terkait, termasuk komparasi dengan Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan administrasi lainnya.

Karena ini Permendagri bersifat peraturan bukan Kepmendagri bersifat keputusan, jadi pengujianya melalui uji materil atau yudicial review.

"Sesegera mungkin, setelah melengkapi fakta yuridis, kami melakukan judicial review ke MA," paparnya.

Sebelumnya, H Akhmad Rivai MSi, saat menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, memastikan bahwa, Pulau Lari-larian, yang memiliki deposit minyak dan gas bumi, berada di wilayah Kotabaru.

"Jika ada daerah lain yang mengklaim Lari-larian itu masuk wilayah Sulawesi Barat itu tidak benar, karena berdasarkan bukti-bukti pulau tersebut berada di wilayah Kotabaru," katanya.

Rivai menolak tegas bahwa, Lari-larian masuk ke wilayah Sulawesi Barat karena berdasarkan Bakosurtanal pulau tersebut telah jelas menjadi bagian wilayah Kotabaru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru, H Muhammad Ansyar Nur, sependapat dengan Kadistamben bahwa Lari-larian termasuk bagian wilayah Kotabaru.

"Berdasarkan publikasi Adimiralty Notices to Mariners edisi mingguan ke 53 tanggal 31 Agustuss 2006 (diterbitkan UK-Hydrographic Office, Inggris) lari-larian termasuk dalam kelompok Pulau Laut dan Pulau kalimantan," ujarnya.

Selain itu, Lari-Larian juga merupakan daerah navigasi Administrasi Pelabuhan Kalimantan Selatan termasuk peta Neraca Sumber Daya Alam Kabupaten Kotabaru terbitan Bakosurtanal.

Seperti yang tertuang dalam SK Bupati no.471/2006 tentang penegasan Pulau Lari-larian sebagai wilayah Kotabaru.

Sementara itu, Pulau Lari-Larian yang memiliki panjang sekitar 340 meter dengan lebar sekitar 146 meter atau total luas 3,5 hektare tersebut terletak di koordinat LS 03 drajat 32'53" dan BT 117 drajat 27'14".

Pulau tersebut berjarak 60 mil laut dengan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dan 40 mil dengan Pulau Sambergelap Kotabaru dan 80 mil dengan wilayah Sulawesi Barat.

Permendagri tersebut telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara Nomor 624 Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011./C/B

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.