Kalsel Contoh Badan Diklat Jatim

Badan Diklat Jatim patut dicontioh sebab intensif melaksanakan pelatihan bagi perangkat desa, kata dia setelah Komisi I DPRD studi perbandingan ke Pemprov Jatim khususnya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), di Banjarmasin, Selasa.

"Pelatihan yang mereka laksanakan itu, antara lain berkaitan dengan pengelolaan atas bantuan keuangan sebesar Rp1 miliar per desa per tahun," tuturnya.

Husni Nurin yang juga ustadz, mengatakan, bantuan dana dari pemerintah pusat per desa per tahun sebesar satu miliar rupiah rawan masalah hukum, apalagi jika pengelolaannya tidak baik dan benar.

"Bukan cuma bantuan keuangan dari pemerintah pusat, tetapi dari pemprov dan pemerintah kabupaten juga memerlukan pengelolaan secara baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

"Karena terjadi masalah atau penyimpangan penggunaan bantuan dana desa tersebut bisa terkena jerat hukum. Hal itu sudah barang tentu tidak kita inginkan bersama," lanjut pengasuh salah satu pesantren di Kota Seribu Sungai.

Ia menambahkan, tujuan lain yang cukup mendasar dari studi komparasi ke Badan Diklat Jatim, untuk meningkatkan kualitas pengawai negeri sipil di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.

"Kami menginginkan selaku abdi negara dan abdi masyarakat, kualitas PNS Kalsel meningkat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di provinsi ini, yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa," demikian Husni Nurin.

Studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel bersama pejabat pada Badan Diklat dilakukan pada pekan lalu. ***2***



(T.KR-SKR/B/A013/A013) 18-10-2016 12:33:49