Persetujuan itu dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin wakil ketuanya Asbullah AS SH di Banjarmasin, Senin, dan hadir Gubernur setempat, H Sahbirin Noor.
Dalam sambutannya orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut menyatakan, akan melaksanakan APBD-P 2016 itu sebaik-baiknya dengan memegang prinsip efesiensi dan efektifitas.
Begitu pula saran DPRD Kalsel, baik fraksi-fraksi dewan maupun Banggar akan menjadi perhatian, guna kemajuan pembangunan banua (daerah - red) yang terdiri 13 kabupaten/kota dan berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini, demikian Sahbirin.
Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalslel melalui juru bicara H Hamsyuri SH yang juga wakil ketua dewan tersebut melaporkan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2016 itu, pendapatan Rp5.164.806.422.300,00 dan belanja Rp5.521.865.542.858,00.
Bila dibandingkan antara pendapatan dan belanja pada APBD-P 2016 itu terjadi selisih kurang atau defisit Rp357.059.120.558,00 yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
Banggar DPRD Kalsel mengungkapkan, secara umum pula baik pendapatan maupun banja daerah mengalami kenaikan pada APBD-P 2016 jika dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran yang sedang berjalan.
Dalam Rencangan APBD-P Kalsel 2016, pendapatan Rp5.164.806.422.300,00 atau naik 2,06 persen dibandingkan APBD Murni 2016 yang ketika itu sebesar Rp5.034.047.128.000,00.
Begitu pula anggaran belanja pada APBD-P 2016 sebesar Rp5.521.865.542.858,00 atau naik 6,01 persen dibandingan dengan APBD Murni 2016 yang ketika itu Rp5.209.047.128.000,00.
Terkait APBD-P 2016 ada beberapa catatan Banggar DPRD Kalsel seperti berupa saran dan harapan antara lain, agar serapan anggaran lebih maksimal lagi dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, hendaknya melakukan kalkulasi lebih matang dalam pembiayaan guna menyokong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi daerah, terutama buat masyarakat kecil.
Banggar DPRD Kalsel juga mengharapkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat meningkatkan usaha. Karena, menurut Banggar, masih banyak potensi daerah yang dieksplor guna meningkatkan usaha.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
