Hal itu dikemukakan Yusuf di Kandangan, Senin, usai rapat aktifasi Posko Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), berasal dari daerah rawa yang sebagian diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan pertanian.
"Mengantisipasi agar titik api tersebut tidak meluas dan bertambah, maka Bupati telah menetapkan HSS siaga darurat kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Kegiatan aktifasi tersebut, diikuti 55 orang peserta dari semua komponen yang terlihat dalam antisipasi Karhutla baik tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga rayon termasuk Polres HSS, SKPD terkait, Kodim 1003/Kandangan, Camat dan Koramil se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Menurut Yusuf, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari SK Bupati HSS terkait penetapan siaga darurat Karhutla yang ditetapkan sejak 10 Agustus 2016 hingga 09 Nopember 2016, agar seluruh pihak terkait, segera membentuk posko dan satgas mencegah jangan sampai ada karhutla.
"Keberadaan posko dan satgas bertugas untuk mendeteksi adanya titik api atau hotspot, selain itu, juga sarana koordinasi untuk memadamkan bila ada titik api sehingga tidak meluas," ujarnya.
Menurut dia, Posko gabungan penanggulangan Karhutla berada di Kantor BPBD dan Kesbangpol HSS sementara posko taktis ada di masing-masing unsur seperti di Polres, SKPD hingga tingkat kecamatan dengan juga terus mengupdate data informasi satelit dari BMKG Banjarmasin.
"Indikasi titik api terus kita pantau dan kita berharap masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, kita berharap jangan lagi ada kebakaran hutan dan lahan, karena berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan," katanya.
Mengantisipasi adanya bencana kabut asap, yang biasanya disebabkan karena budaya membakar lahan untuk membuka lahan pertanian, Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Kav Yanuar Adil mengungkapkan, pihaknya siap membantu petani membuka lahan pertanian tanpa harus membakar.
"Silahkan bagi petani yang ingin membuka lahan, melapor ke Babinsa yang ada di masing-masing kecamatan, kita akan membantu dengan gratis tanpa dipungut biaya," kata Yanuar di Banjarmasin.
Namun, lanjutnya, bantuan tersebut hanya akan diberikan kepada warga kurang mampu, baik secara fisik maupun finansial sehingga para petani tersebut terpaksa membakar lahan untuk menghemat biaya.
"Kalau petani yang fisiknya masih kuat dan memiliki kemampuan finansial lebih, kita akan memantau, jangan sampai mereka membuka sawah dengan membakar lahan karena sanksi hukumnya cukup tegas," katanya.
Pewarta: FaturrahmanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
