Salah satu yang digaungkannya layanan jemput bola agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan Kemenkumham yang terdiri dari beragam bidang seperti imigrasi, pemasyarakatan hingga layanan produk hukum dan HAM.
Hal itu disampaikannya ketika bertatap muka dengan insan pers mitra Kemenkumham Kalsel dalam balutan suasana santai sembari makan malam di Banjarmasin.
"Kita harus tingkatkan lagi jemput bola misalnya pembuatan paspor, layanan pendaftaran kekayaan intelektual dan beragam pelayanan publik lainnya yang menjadi tugas Kemenkumham," kata dia ketika berbincang santai dengan awak media yang hadir.
Dia menegaskan seluruh jajaran petugasnya wajib memberikan pelayanan publik terbaik yang diwujudkan dengan layanan cepat dan tepat serta ramah.
"Jangan sampai ada keluhan masyarakat layanan lambat dan berbelit, saya tidak ada toleransi dan pasti segera dievaluasi untuk perbaikan," ucapnya.
Di bagian lain, Faisol menargetkan semua wilayah di Kalsel tahun ini bisa mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang mana tahun lalu ada tujuh daerah menerimanya.
Menurut dia, komitmen kepala daerah perlu dikawal terus membangun sarana prasarana, kebijakan dan pelayanan terbaik yang tentunya berstandar HAM demi negara yang maju dan masyarakat yang sejahtera.
Kemudian untuk kekayaan intelektual, dia ingin lebih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mendaftarkan merek guna peningkatan usaha dari produk yang dijual.
Faisol menyebut masyarakat perlu terus diedukasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atas produk atau karya yang dihasilkan agar semakin bernilai ekonomi tinggi.
"Tahun 2023 sudah dicanangkan sebagai tahun merek, kami juga mendorong agar lebih banyak usaha yang berbadan hukum dengan perseroan perorangan bagi yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil," jelasnya.
Pada kesempatan perdana tatap muka bersama wartawan itu, Faisol juga mengabarkan layanan legalisasi dokumen bagi mereka yang ingin berurusan ke luar negeri.
Cukup membayar Rp50 ribu, segala urusan terkait negara lain misalnya sekolah di luar negeri dan sebagainya bisa mendatangi Kanwil Kemenkumham Kalsel tanpa harus repot ke kementerian atau lembaga lainnya termasuk urusan di kedutaan.
Sedangkan untuk persoalan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dijejali narapidana kasus narkotika, dia memastikan upaya pembinaan agar warga binaan bisa sembuh dari ketergantungan narkoba terus dioptimalkan dengan sinergi bersama BNN dalam program rehabilitasi termasuk menekan potensi peredaran bersama Polda Kalsel juga.
"Saya juga ingin melalui pendekatan agama dengan bantuan para ulama dan tuan guru sebagaimana Kalsel daerah religius agar warga binaan bisa betul-betul tobat dan ketika bebas jadi sosok mandiri dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama di Lapas," papar dia.
Bertugas di Bumi Lambung Mangkurat sebagai orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Kalsel adalah prestasi dalam perjalanan panjang karier seorang Faisol Ali sebagai insan Pengayoman.
Pria asal Bojonegoro, Jawa Timur ini mengaku memimpin sebanyak 1.600 pegawai di jajaran
Kemenkumham Kalsel bukanlah perkara mudah.
Meski begitu, kepercayaan pimpinan dan amanah yang diemban bakal dijawabnya dengan kinerja maksimal melalui langkah-langkah solutif yang inovatif.
Bekal pengalaman di beberapa tugas sebelumnya dijadikan Faisol pelajaran berharga agar bisa lebih baik kedepannya.
Sebelumnya di Kalsel menggantikan Lilik Sujandi yang kini menjabat sebagai Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Faisol memimpin Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
Ditarik mundur ke belakang lagi, tiga jabatan sebagai Kepala Divisi Administrasi pernah diembannya yaitu di Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sewaktu di Pulau Dewata, Faisol Ali memberikan kinerja terbaik dengan berhasilnya 5 UPT meraih predikat WBK/WBBM, dimana dia selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Bali.
