Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan HM Muslim menyampaikan, ada 6 isu prioritas daerah pemerintah provinsi pada 2023.
Menurut dia pada acara literasi media bertema resolusi 2023: "Humas dan media kudu baperan (beritain pemerintahan)" di Hotel Rattan In Banjarmasin, Kalsel, Rabu, sebanyak 6 isu ini jadi agenda setting untuk disinergikan dengan insan pers.
Ada pun 6 isu tersebut, ungkap dia, adalah meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, diantaranya terkait angka rata-rata lama sekolah, penanganan stunting dan peningkatan prestasi olahraga.
Selanjutnya, kata Muslim, isu kedua adalah optimalisasi industri, UMKM, pertanian dan pariwisata. Isu ketiga adalah memperkuat infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
Kemudian, kata Muslim, isu keempat adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik. Isu kelima adalah meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Terakhir, kata dia, adalah isu tentang mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan pendukung food estate.
"Pemprov pastinya selalu memerlukan media massa untuk menyampaikan segala upaya ini ke publik, termasuk kritik dan sarannya," kata Muslim.
Sementara itu, Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalsel Taufik Arbain menyampaikan, sinergi Humas pemerintah dengan media harus terus dioptimalkan.
Karenanya, ucap dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ULM tersebut, kemitraan dibangun tidak hanya sekedar meminta menyampaikan rilis berita, tapi juga harus digiatkan lebih sering tatap muka.
"Ketiak kawan-kawan media membutuhkan informasi tidak sekedar hanya diberikan data atau rilis, tapi yang dibutuhkan itu nuansa kebatinan, atau komentar secara langsung," ucap Taufik.
Sebab, lanjut dia, cara ini sangat mempengaruhi persepsi publik apa yang terjadi yang bisa digambarkan dari karya jurnalistik insan pers.
"Jadi ini yang harus disamakan persepsinya," kata Taufik.
