Ia menyatakan itu usai rapat Banggar DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu sore, kendati masih ada beberapa item yang masih memerlukan pembahasan secara intens dan khusus.
"RAPBD 2023 itu kami paripurnakan, 23 November 2022 untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang belum sinkron akan sinkronkan pada rapat Komisi-Komisi dengan SKPD terkait sebelum rapat paripurna tersebut," kata anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Tapi pada prinsipnya tidak ada masalah dalam hal RAPBD Kalsel 2023, kecuali perlu menyinkronkan dengan rencana kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan," demikian Supian HK.
Sementara Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar selaku Ketua TAPD provinsi setempat menyatakan, hal-hal atau usulan yang belum masuk/kejelasan sinkronisasinya pada rapat Komisi -Komisi Dewan bersama SKPD terkait sebelum rapat paripurna DPRD provinsi setempat.
Sebagai contoh mengenai tambahan anggaran untuk masing-masing SKPD sehubungan dengan pendapatan yang mengalami kenaikan Rp1,3 triliun lebih bila dibandingkan dengan APBD Murni 2022, katanya didampingi Ketua DPRD Kalsel.
"Kenaikan pendapatan daerah tersebut tentu berdampak pada belanja daerah yang juga harus mengalami kenaikan. Kenaikan untuk masing-masing SKPD itulah di antaranya masih memerlukan sinkronisasi," demikian Roy Rizali Anwar.
Pantauan Antara Kalsel melaporkan, dalam rapat Banggar Dewan dan TAPD provinsi tersebut yang ramai jadi persoalan antara lain alokasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) seperti halnya untuk penerangan jalan umum (PJU).
Pasalnya dalam rapat kerja Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel bersama Dishub provinsi setempat saat pembahasan RAPBD 2023 beberapa hari lalu untuk PJU hanya Rp36 juta, kini menjadi Rp52 juta.
Selain itu, Ketua Komisi III yang juga membidangi perhubungan, lingkungan hidup serta energi sumber daya mineral (ESDM) H Hasanuddin Murad mempertanyakan potensi dana lebih sebesar Rp300 miliar lebih.
Struktur RAPBD Kalsel 2023, Pendapatan Daerah Rp6,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp6,6 triliun lebih.
