Hiswana Minta Tambahan Pasokan BBM

Pasokan bahan bakar minyak di Kalimantan Selatan (Kalsel) seharusnya ditambah menjadi 1400 kiloliter per hari atau naik hingga 100 persen dibandingkan pada saat ini yang hanya 700 kiloliter per hari.

Hal tersebut disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel, Adi Khairudin, di Banjarmasin, Kamis, usai pertemuan dengan anggota DPD asal pemilihan Kalsel membahas tentang kelangkaan BBM yang sering terjadi di daerah kaya sumber daya alam ini.

Menurut dia, salah satu penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Kalsel saat ini karena kurangnya pasokan yang didistribusikan ke seluruh SPBU di Kalsel dibandingkan dengan kebutuhan massyarakat.

"Memang benar tidak ada pengurangan pasokan BBM di Kalsel, tetapi sejak beberapa tahun terakhir tidak ada penambahan pasokan BBM dari Pertamina," katanya.

Sementera industri dan kendaraan roda empat maupun roda dua di Kalsel berkembang cukup pesat yang tentunya juga menambah kebutuhan BBM.

Adi mengungkapkan, saat ini di Kalsel terdapat 74 SPBU, sehingga bila setiap harinya distribusi BBM ke seluruh Kalsel hanya 700 KL maka satu SPBU hanya mendapatkan kurang dari satu tangki.

Padahal, kata dia, khusus di SPBU Banjarmasin, rata-rata mendapatkan tidak kurang dari dua tangki, sehingga ada SPBU di luar kota yang tidak mendapatkan jatah BBM atau kurang dari satu tangki.

Idealnya, tambah dia, masing-masing SPBU mendapatkan dua tangki premium dan dua tangki solar, dengan demikian kelangkaan BBM di Kalsel bisa teratasi dengan baik.

"Kalau tidak bisa dua tangki premium dan dua tangki solar minimal pasokan harus mencapai 1400 KL per hari, tidak hanya 700 KL per hari," tambahnya.

Anggota DPD asal pemilihan Kalsel, Adhariani, mengatakan, seharusnya Pemprov Kalsel lebih tanggap untuk bisa mendapatkan tambahan kuota BBM, sebab Pertamina memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengajukan usul tambahan kuota.

Menurut dia, asalkan diikuti oleh data-data akurat seperti tentang pertumbuhan industri ekstraktif yang membutuhkan BBM, termasuk pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai 22 persen per tahun kemungkinan besar permintaan tambahan kuota BBM akan disetujui.

Selain itu, kata Adhariani, DPD juga akan membantu pemerintah daerah untuk mengupayakan pemenuhan kuota BBM tersebut ke pemerintah pusat. DPD, kata dia, akan mendesak pemerintah pusat agar memiliki keadilan dalam pendistribusian BBM.

"Seperti di Jawa pendistribusian BBM dilakukan berdasarkan kuota kebutuhan masyarakat," katanya.

Dengan demikian, tambah dia, kelangkaan sebagaimana sering terjadi di Kalsel, kedepannya tidak akan terulang, sebab begitu terjadi kelangkaan BBM selama dua minggu, maka pemulihannya diperlukan waktu satu bulan.

"Jika kelangkaan terjadi selama enam minggu, maka pemulihan diperlukan waktu cukup panjang," katanya./B

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.