Realisasi belanja pemerintah triwulan pertama 2022 melalui KPPN Barabai Rp209 miliar

Barabai (ANTARA) - Realisasi belanja melalui KPPN Barabai triwulan pertama 2022 mencapai Rp209.696.144.836, atau 16,70 persen dari pagu sebesar Rp1.255.922.392.000.

"Realisasi tersebut mengalami kenaikan 2,11 persen jika dibandingkan realisasi belanja periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp170.518.293.480, atau 14,58 persen," kata Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan, Senin (11/4) di Barabai.       

Realisasi belanja triwulan pertama 2022 tersebut menurutnya meliputi realisasi belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp115.677.569.636, atau 18,84 persen dari total pagu sebesar Rp613.864.763.000, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp94.018.575.200,- atau 14,64 persen dari total pagu sebesar Rp642.057.629.000.

"Capaian realisasi belanja TKDD  triwulan pertama 2022 lebih tinggi 4,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp58.156.743.520, atau 10,11 persen," terangnya.  

Ia merincikan, total realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Tapin sebesar Rp29.736.227.360, atau 15,16 persen dari total pagu sebesar Rp196.118.621.000, dengan rincian realisasi dana desa sebesar Rp20.696.424.360, atau 22,17 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp93.368.716.000, Realisasi Bantuan Operasional Sekolah BOS untuk 204 sekolah dan 21.946 peserta didik sebesar Rp6.446.898.000 atau 29,10 persen dari pagu sebesar Rp22.153.000.000.
 
Berikutnya untuk realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk 152 sekolah dan 4.812 peserta didik sebesar Rp1.618.005.000 atau 42,43 persen dari pagu sebesar Rp3.813.000.000. "Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk 13 sekolah dan 1.167 peserta didik sebesar Rp974.900.000, atau 48 persen dari pagu sebesar Rp2.006.800.000," jelasnya.

Sedangkan untuk total realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni sebesar Rp46.206.671.240,- atau 19,11 persen dari total pagu sebesar Rp241.751.486.000. "Rinciannya yaitu realisasi dana desa sebesar Rp35.367.869.240 atau 32,81 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp107.798.562.000. Realisasi BOS untuk 279 sekolah dan 23.274 peserta didik sebesar Rp6.922.110.000 atau 29,03 persen dari pagu sebesar Rp23.843.940.000," katanya.

Selanjutnya untuk realisasi BOP PAUD untuk 288 sekolah dan 6.687 peserta didik sebesar Rp2.201.442.000 atau 48,23 persen dari pagu sebesar Rp4.564.200.000. Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk 14 sekolah dan 1.963 peserta didik sebesar Rp1.715.250.000, atau 47,48 persen dari pagu sebesar Rp3.612.500.000.
 
Untuk total realisasi belanja TKDD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ia menyebutkan sebesar Rp18.075.676.600 atau 8,85 persen dari total pagu sebesar Rp204.187.522.000 dengan rincian, realisasi dana desa sebesar Rp9.216.493.600 atau 7,55 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp122.078.074.000.

"Realisasi BOS untuk 292 sekolah dan 24.509 peserta didik sebesar Rp7.199.562.000 atau 28,76 persen dari pagu sebesar Rp25.035.260.000," katanya.

Berikutnya untuk realisasi BOP PAUD 44 sekolah dan 1.208 peserta didik sebesar Rp401.371.000 atau 8,42 persen dari pagu sebesar Rp4.764.600.000. Realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 12 sekolah dan 1.278 peserta didik sebesar Rp1.258.250.000 atau 50 persen dari pagu sebesar Rp2.516.500.000.
 
"Terhadap realisasi belanja modal pada satker kementerian lembaga dan realisasi belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sampai dengan triwulan pertama 2022 masih belum sesuai ekspektasi yang diharapkan, sehingga KPPN Barabai masih terus mendorong mitra kerja untuk melakukan percepatan pelaksanaan proses kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Darius Tarigan.

Ia berharap, realisasi belanja negara tahun 2022 dioptimalkan tetap tumbuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui percepatan realisasi belanja pada satker kementerian/lembaga dan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.