Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH mengharapkan, agar desa wisata memberi "multiplayer effect" atau dampak positif yang ganda dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Harapan wakil rakyat yang juga banyak pengalaman dalam hal bisnis itu dalam perbincangan di Banjarmasin melalui WA-nya, Selasa (1/2/22).
Menurut dia, keberadaan desa wisata merupakan jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata yang orientasi pilihan wisatawan mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan.
"Dengan adanya desa wisata, produk wisata akan lebih bernuansa natura atau alami sesuai nilai-nilai budaya sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada," ujarnya.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu berpendapat, desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
"Sedangkan Kalsel memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna serta budaya yang sangat besar dan beragam yang keberadaanya berpotensi menjadi objek dan daya tarik wisata," ujarnya.
Oleh karenanya perlu pengaturan dan pengelolaan secara berkelanjutan, mandiri, lestari dan partisipatif guna kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Melihat banyaknya potensi yang ada, baik dari sisi pariwisata maupun letak geografis yang cukup strategis dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas, tentunya dengan sentuhan pengelolaan yang profesional,” lanjutnya.
“Selain itu, potensi kepariwisataan daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan," demikian Karlie Hanafi.
Oleh karenanya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Batola itu melaksanakan sosialisasi/penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Desa Wisata.
"Karena Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Desa Wisata merupakan payung hukum untuk menumbuhkembangkan desa wisata, termasuk di provinsinya," ujar Karlie yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Desa Wisata itu di Desa Antar Raya (sekitar 50 kilometer barat Banjarmasin), Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada akhir Januari 2022 itu, bertindak selaku narasumber Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala (Batola) Siti Raudatul Jannah AMK antara lain membeberkan tentang tujuan desa wisata.
"Tujuan desa wisata untuk menjadi tambahan sumber pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatkan sumber ekonomi, meningkatkan perhatian masyarakat kepada sumber daya alam serta meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia warga setempat," ujarnya.
Sedangkan potensi desa wisata yang bisa dijual, seperti adat istiadat meliputi kehidupan sehari-hari, upacara adat, upacara tradisional, budaya dan kesenian asli daerah, peninggalan sejarah dan lain-lain, demikian Siti Raudatul Jannah.
Pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa wisata saat itu hadir para Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta Kepala Desa Antar Raya Samsuriadi. 
