"Usulan naik ini sebagai perhatian kita terhadap ujung tombak pemerintahan daerah ini, agar mereka di kelurahan bisa menjalankan tugas melayani masyarakat dengan maksimal," ujar politisi PAN itu, di gedung dewan, Selasa.
Menurut dia, anggaran Rp65 juta perkelurahan untuk dana oprasional sebagaimana tahun ini dirasa masih minim dengan tugas berat yang dipikul memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga pihaknya mengusulkan setidaknya ada tambahan Rp10 juta atau menjadi Rp75 juta perkelurahan.
"Sudah sejak tahun lalu sebenarnya kita usulkan ini, tapi tidak bisa terealisasi karena adanya kepentingan lain oleh pemerintah kota," ucapnya.
Sehingga, kata dia, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2016 ini, pihaknya tekankan untuk bisa terlaksana, dan ini mendapat respon fositif pula dari Pemkot.
Menurut dia, sebanyak 52 kelurahan di ibu kota provinsi ini sudah saatnya mendapat perhatian lebih, hingga pemerintahan terbawah ini bisa berjalan maksimal dalam melaksanakan programnya sejalan program Kecamatan dan Pemkot.
Hal ini harus menjadi perhatian, ungkap Suriani, karena banyak keluhan dari pihak kelurahan yang kecilnya mendapat dana oprasional hingga kegiatan tidak banyak bisa terlaksana.
Sebagaimana yang dia pernah lakukan kunjungan kesebuah kelurahan di daerah Kuin, Banjarmasin Barat, di sana pihak kelurahan menyatakan sangat berat melaksanakan kegiatan bersama masyarakat dengan anggaran terbatas.
"Kata kelurahan kepada kita, bagaimana mau sering-sering laksanakan kegiatan dengan masyarakat atau para ketua rukun tetangga (RT), kalau anggaran terbatas, terpaksa berhemat hanya acara sangat penting," ujarnya.
Nah, kata dia, dengan bertambahnya dana operasional ini bisa iikuti dengan meningkatnya pelayanan di 52 keluarahan yang ada. Karena Kelurahan merupakan garda terdepan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
