DPRD Kotabaru meminta BUMDes manfaatkan kedatangan Presiden

Kotabaru (ANTARA) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya memanfaatkan kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Batulicin yang meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya.

"Dengan telah diresmikannya pabrik biodiesel oleh Presiden Jokowi, berarti di daerah tetangga kita sudah ada pabrik biodiesel yang memerlukan banyak minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Mugni, di Kotabaru, Kamis.

Menurut kader Golkar tersebut, dengan telah dibangunnya pabrik biodiesel di Batulicin (sekitar 30km dari Kotabaru), menjadi angin segar bagi petani kelapa sawit di "Bumi Saijaan" Kotabaru.

"Karena perkebunan kelapa sawit di Kotabaru terluas di Kalimantan Selatan. Dan ini waktu yang pas yang bisa dikerjakan oleh BUMDes untuk membangun pabrik CPO mini sesuai standar," terangnya.

Hingga saat ini, menurutnya, petani masih mengandalkan menjual tandan buah segar (TBS), sehingga hasilnya masih belum maksimal apabila dibandingkan  dengan menjual CPO. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya di Batulicin, mengatakan, kenapa saya mau datang ke sini alasan besarnya kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT Jhonlin mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak.

Dalam acara peresmian pabrik biodiesel tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, pemilik PT Jhonlin Grup Samsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam, Komisaris PT Jhonlin Agro Raya yang juga mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta pejabat terkait lainnya.

"Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, CPO (Crude Palm Oil), kelapa sawit, potensi kita mencapai 52 juta ton CPO per tahun. Jumlah yang sangat besar dan 40 persennya dari potensi yang ada dimiliki oleh para petani-petani kecil kita," tambah Presiden.

Artinya, menurut Presiden, dengan potensi sebesar itu, pelaku usaha kelapa sawit tidak boleh hanya berhenti di produk CPO saja.

"(Alasan) kedua (karena) bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO tapi yang menentukan harga yang ada di pasar, tidak," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar seharusnya pengusaha kelapa sawit Indonesia juga bisa mengendalikan harga.