"Kita berharap Pansus dapat bekerja dengan baik, guna kemaslahatan rakyat, terutama yang tinggal di dua kabupaten tersebut,"

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman mengharapkan, panitia khusus (Pansus)permasalahan PT Adaro Indonesia dan PT ATA di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong bekerja untuk memberikan kemaslahatan rakyat setempat.


"Kita berharap Pansus dapat bekerja dengan baik, guna kemaslahatan rakyat, terutama yang tinggal di dua kabupaten tersebut," katanya sehabis menghadiri rapat pemilihan pimpinan Pansus tersebut, di Banjarmasin, Rabu.

"Itu saja kementar atau harapan saya terhadap Pansus Permasalahan PT Adaro Indonesia dan PT ATA di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Biarkan Pansus bekerja," jawab "Srikandi" Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Pansus itu H Abdul Latief menyatakan, pihaknya yang berasal dari fraksi-fraksi DPRD Kalsel akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin.

"Kami dari Pansus mengharapkan bantuan dan kerja sama semua pihak dalam penanganan permasalahan Adaro dan ATA pada dua kabupaten bertetangga tersebut, yaitu Balangan dan Tabalong," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar itu.

Dalam penanganan permasalahan itu, lanjutnya, sudah barang tentu Pansus akan memintai keterangan dari semua pihak, terutama yang berkaitan permasalahan PT Adaro dan PT Alam Tri Abadi (ATA) di Balangan dan Tabalong.

Mengenai munculnya PT ATA, mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel itu mengatakan, hal tersebut melalui pengembangan dalam rapat Pansus.

"PT ATA itu bergerak dalam usaha perkebunan, tapi ikut menambang batu bara dalam kawasan/areal mereka," ungkapnya didampingi Wakil Ketua Pansus tersebut HM Rian Jaya dari PDI-P dan anggota Pansus H Pribadi Heru Jaya (PKB).

"Memang selama ini, DPRD Kalsel tidak pernah mengundang atau memintai keterangan dari ATA, tapi dari pengembangan dalam rapat Pansus, ternyata perusahaan tersebut bermasalah," demikian Abd Latief.

Selain mendapatkan keterangan dari berbagai pihak terkait, DPRD Kalsel melalui Komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu menerima sejumlah bukti dari warga Balangan atas ulah perusahaan tersebut.

  Sebelumnya, DPRD Kalsel mengundang dan memintai keterangan warga Balangan dan Tabalong, pihak manajemen PT Adaro, DPRD dan Bupati Balangan H Sefek Effendi yang datang ke Banjarmasin bersama jajarannya.    

Pewarta: Syamsuddin Hasan
: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2026