Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan wujud gotong royong dan kolaborasi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Program ini merupakan wujud gotong-royong dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Apkasi mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam prakarsa-prakarsa dan program-program pendidikan khususnya di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan.
“Saya kira ini positif jika dikerjakan sesuai rencana yang telah dirancang Kementerian. Tangan pemerintah juga terbatas,” tambah dia.
Menurut Bupati Banyuwangi itu, pendidikan saat ini menjadi salah satu sekotor prioritas di daerah – daerah selain kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, prakarsa-prakarsa masyarakat harus terus didorong dan ditumbuhkembangkan, termasuk dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keguruan.
Azwar Anas menilai sosialisasi kepada seluruh kepala daerah menjadi sangat penting. Untuk memudahkan prosesnya, ia menyarankan Kemendikbud melakukan sosialisasi secara daring dengan para kepala daerah demi memastikan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi penggerak nantinya akan terbangun dengan baik.
Menurut dia sebagai program baru, sejumlah kepala daerah belum memahami secara utuh mengenai POP. Padahal, kompetensi guru, potensi daerah, dan sekolah berbeda satu sama lainnya.
“Pembelajaran tatap muka saat ini berbeda, caranya juga berbeda, bagaimana merangsang anak juga berbeda. Harapan saya bersinergi sehingga kepala daerah memahami soal penggerak,” tutur dia.
Sebelumnya, dua organisasi peserta POP juga mengaku siap menjalankan praktik baik pendidikan di berbagai daerah seluruh Indonesia mulai tahun ini. Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) menilai POP merupakan salah satu langkah efektif meningkatkan kualitas pendidikan dengan membawa unsur kegotongroyongan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Direktur Pelaksana YSKK Iwan Setiyoko mengatakan melalui program ini, YSKK akan menginisiasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan sasaran 264 lembaga PAUD, 756 Pendidik, dan 264 Pengelola/Kepala PAUD.
“Program ini bagus untuk mengkristalisasi upaya yang dilakukan lembaga pegiat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan mampu mengkompilasi, meramu serta mereplikasi berbagai capaian positif yang dilakukan sesuai kebutuhan dan sumber daya masing-masing daerah,” kata Iwan.
YSKK telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan & Jaringan Pendidikan di Sukoharjo seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) terkait persiapan implementasi program dengan melakukan pendataan sasaran program, sehingga program bisa segera dijalankan saat nota kesepahaman (MoU) dan proses administratif Kemendikbud selesai.
Ketua Yayasan Ircos Indonesia, Nur Syamsudin menyatakan POP akhirnya akan menghasilkan sekolah penggerak di kabupaten/kota yang menguntungkan dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.
“Kami dari tahun 2020 sudah siap melaksanakan POP dan berkomitmen tinggi selalu mendukung kemajuan pendidikan nasional. Kami akan selalu dan terus melakukan praktik baik yang selama ini sudah dilakukan dengan atau tanpa anggaran dari pemerintah,” jelas Syamsudin.
