Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram berharap daerahnya bisa menunjang program kedaulatan pangan nasional.
"Provinsi kita diharapkan dapat pula menunjang kedaulatan pangan sebagaimana keinginan atau target Presiden Joko Widodo (Jokowi, red)," tandasnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel), di Banjarmasin, Selasa.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu menyambut gembira target Presiden Jokowi tersebut, yang baik secara langsung maupun tidak langung akan berdampak posistif bagi perekonomian rakyat, terutama petani.
"Kita gembira dengan target Pak Jokowi tentang kedaulayan pangan itu, kendati baru menjadi orang nomor satu di negeri yang masih merupakan negara agraris," ujar Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut.
Menurut dia, untuk mewujudkan kedulatan pangan itu bukan pekerjaan yang mudah, karenanya selain memerlukan kerja keras, juga kebersamaan atau koordinasi dari instansi terkait.
"Instansi terkait itu bukan saja lingkup Kementan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya," ujar wakil rakyat yang menyandang gelar dokterandus tersebut dan juga sebagai petani.
Sebab pengertian kedaulatan di sini, lanjutnya, Indonesia harus mampu menguasai pengaturan akan kebutuhan pangan, bukan tergantung dengan pihak asing atau mengimpor yang notabene bisa dalam kendali dari negara pengekspor.
Begitu pula pengertian pangan, tambahnya, tidak sebatas beras/padi, tapi juga meliputi kebutuhan konsumsi lain, seperti jagung, kedelai, daging, ikan, telur, dan sejenisnya.
Mengenai peran Kalsel dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, menurut dia, masih banyak hal yang memerlukan pembenahan atau perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai contoh dalam pertanian tanaman pangan, terutama persawahan perlu penuntasan pembangunan tiga bendungan di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel, guna peningkatan produksi padi.
Tiga bendungan yang memerlukan penuntasan pembangunannya sehingga berfungsi maksimaln yaitu Bendungan Amandit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bandungan Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Bendungan Pitap, Kabupaten Balangan.
 Selain itu, penanganan polder Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang berfungsi untuk pertanian lahan lebak atau kawasan rawa monoton, jangan sampai terabaikan, demikian Muharram.  Â
Pewarta: Syamsuddin Hasan: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
