Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menyatakan itu dalam jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan pada rapat paripurna DPRD provinsi tersebut yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Saripuddin SE didampingi Ketuanya DR (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Senin.
Dalam jawaban yang dibacakan Plt Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar itu menegaskan, bahwa berkurangnya pendapatan daerah karena dampak pandemi COVID-19 tidak menyurutkan untuk terus berjuang dengan cara-cara profesional, efisien, efektif dan akuntabel dalam penggunaan anggaran yang diarahkan pada prioritas pelayanan masyarakat.
Begitu pula perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah Tahun 2020, Plt orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut menyatakan sependapat, bahwa pandemi COVID-19 tidak menjadikan alasan untuk mengurangi kinerja.
"Oleh karena itu, sebagaimana harapan kita bersama, penyusunan RAPBD Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021," lanjutnya.
"Sebagaimana halnya pengaturan pola pembelanjaan penyusunannya secara proporsional, efektif dan efisien dengan memprioritaskan pendanaan urusan wajib pemerintah seperti pelayanan dasar," tambahnya.
Sebagai contoh, kemiskinan, pengangguran dan pemberhentian hubungan kerja yang menjadi isu strategis perlu penyelesaian melalui pengembangan industri kecil, menengah dan usaha kecil mikro menengah (UMKM).
"Kemudian mendorong investasi hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian serta penguatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan," demikian Rudy Resnawan.
Pada RAPBD Kalsel 2021 target pendapatan daerah Rp5,4,12 triliun lebih, belanja daerah Rp5,462 triliun lebih, mengalami selisih kurang Rp500 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto daerah.
Pewarta: Syamsuddin HasankEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
