Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimanatan Selatan Kustono Widodo mengatakan, data yang disampaikan Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas Kalimantan Selatan terkait penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan diprotes oleh BPH Migas.
Menurut Kustono pada "coffe morning" di Aula Pemprov Kalsel, Rabu, data Hiswana Migas yang menyatakan bahwa hanya Kalsel yang tidak mendapatkan jatah kenaikan BBM itu tidak benar.
"Saya mendapatkan telepon dari Bapak Ari Yuwono Pejabat BPH MIgas, yang menyatakan bahwa ada penambahan kuota BBM untuk Kalimantan Timur 49 persen, Kalimantan Tengah 24 persen, Kalimantan Barat 16 persen, sedangkan Kalimantan Selatan nol, adalah salah," katanya.
Berdasarkan informasi dari BPH Migas, tidak ada penambahan kuota BBM untuk wilayah Kalimantan, jadi informasi tersebut tidak benar.
BPH Migas, tambah dia, juga mengaku bingung, kenapa Hiswana Migas mendapatkan data sebagaimana tersebut diatas, dari mana sumbernya.
Kustono khawatir, keluarnya data-data yang belum pasti kebenaran dan sumbernya tesebut, justru akan membuat masyarakat khawatir dan panik, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, Kepala Hiswana Migas Addy Chairudin mengemukakan hanya Kalimantan Selatan yang tidak mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan tiga provinsi lain di Kalimantan, tahun ini.
Menurut Addy berdasarkan data yang mereka dapatkan, kuota BBM bersubsidi di Kalimantan Timur ditambah hingga 49 persen, Kalimantan Barat 16 persen, Kalimantan Tengah 24 persen dan Kalimantan Selatan justru nol persen.
"Ini tentu kebijakan yang sangat aneh, seharusnya justru Kalsel yang mendapatkan tambahan kuota subsidi BBM, sebab sebagian besar bahan kebutuhan pokok untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berasal dari Kalsel," katanya.
Sehingga tambah dia, kondisi tersebut akan memicu peningkatan kebutuhan BBM Kalsel terutama untuk angkutan bahan kebutuhan pokok ke beberapa daerah tersebut.
Addy mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa kuota Kalsel justru tidak ditambah, bahkan pada 11 Agustus kuota yang ada justru akan dikurangi secara bertahap, yaitu 5 persen untuk premium kemudian pada 28 Agustus secara bertahap kuota solar juga akan dikurangi hingga 20 persen.
 Kondisi tersebut, tambah dia, dikhawatirkan akan memicu terjadinya antrean panjang pada pengisian BBM bersubsidi hampir di seluruh SPBU di Kalsel, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah ini. Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
