Banjarmasin (ANTARA) - Panitia khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi d Kalimantan Selatan bentukan DPRD provinsi setempat sekitar dua bulan lalu terus menghimpun informasi dan menggali data.
"Kami akan terus himpun informasi dan gali data terkait penyaluran BBM Bersubsidi di Kalsel," ujar Ketua Pansus tersebut, HM Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD provinsi setempat, H Kartoyo, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Banjarmasin, Selasa.
RDP Pansus tersebut dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel.
"Masukan atau pendapat dari Bapenda, Biro Ekonomi Setdaprov dan BPK RI Perwakilan Kalsel juga menjadi bagian rekomendasi kami nanti," ujar HM Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin.
RDP Pansus BBM tersebut tampak serius. apalagi setelah Kartoyo mengungkap temuan-temuannya pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkesan ada penyimpangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Namun ketika dimintai tanggapan, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalsel 1 BPK RI Perwakilan provinsi setempat, Iwan Fajar Nugroho menyatakan, hal tersebut bukan kewenangan instansinya.
"Persoalan itu bukan kewenangan BPK RI Perwakilan Kalsel untuk menindaklanjuti atau melakukan proses hukum," jawab Iwan di hadapan Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel tersebut.
Oleh sebab itu, selain terus menghimpun informasi dan menggali data, untuk kesempurnaan rekomendasi, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi tersebut bermaksud pula menemui. BPK RI di Jakarta guna klarifikasi atau mendapatkan kejelasan.
Sebelumnya, Pansus menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, dan terungkap,. bahwa pemenuhan BBM bersubsidi di Kalsel sesuai kuota.
Sementara di Kalsel beberapa tahun belakangan antrian panjang mobil pada sejumlah SPBU bukan sebuah drama, tapi kenyataan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, terutama jenis solar dengan dugaan ada penyimpangan peruntukan.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat dan para sopir tersebut, DPRD Kalsel membentuk Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dengan harapan atau tujuan tidak ada lagi atau setidaknya mengurangi penyimpangan/penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
