Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kader di Surabaya harus mematuhi keputusan partai terkait siapapun pasangan yang mendapat rekomendasi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020.
“Siapapun nanti yang direkomendasi oleh partai maka semua kader harus mematuhi,” ujarnya di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jatim di Surabaya, Minggu sore.
Menurut dia, penegasan agar kader tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya, tetapi juga di seluruh gelaran pilkada se-Tanah Air.
Namun, kata dia, Surabaya menjadi prioritas dan butuh banyak pertimbangan sebelum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
“Ada daerah menjadi konsentrasi kami, Surabaya menjadi wilayah strategis. Surabaya begitu indah, asri, banyak ikon kota, dan banyak juga penghargaannya. Ketika ibu ketua umum benar-benar mempertimbangkan sebaik-baiknya, itu murni tanggung jawab partai. Surabaya harus tetap dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan,” katanya.
Hasto juga menegaskan bahwa Surabaya jangan sampai dikuasai pengusaha-pengusaha dan investor hitam yang semata-mata membuat pembangunan kota tidak bisa dikendalikan, salah satunya menggusur taman yang sudah menjadi ikon “Kota Pahlawan”.
“Jangan sampai ada lobi politik oleh pengusaha hitam dan menunggangi kontestasi pilkada demi kepentingan sendiri. Surabaya harus tetap dipimpin pemimpin berintegritas,” katanya.
Hasto mengatakan kehadirannya yang didampingi petinggi partai tingkat pusat, seperti Arief Wibowo, Djarot Saiful Hidayat, dan Tri Rismaharini atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hadir pada konsolidasi internal yang digelar tertutup tersebut 19 ketua DPC PDIP di Jatim yang daerahnya menyelenggarakan pilkada, termasuk pengurus DPD PDIP Jatim.
