40 Tahun Berjuang Memisahkan Diri
Oleh: Rusmanadi

Tak banyak yang tahu, bahwa empat  puluh tahun lamanya masyarakat Balangan, Kalimantan Selatan, memperjuangkan berdirinya kabupaten tersebut.

Perjuangan dilakukan melalui beberapa tokoh yang tergabung dalam sebuah wadah yang dinamakan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan  (PPKB).

PPKB saat itu diketuai oleh Maskampiun dengan Sekretaris Umum M Saderi Utal dan mengeluarkan “Resolusi Pertama” pada 13 Desember 1963.

Namun, tuntutan melepaskan diri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara kala itu, tak membuahkan hasil.

Lima tahun kemudian, tepatnya 29 Juli 1968, PPKB periode berikutnya yang diketuai M Kurdi B, menyampaikan “Resolusi Kedua”. Kala itu beredar kabar, DPRD HSU telah menyetujui pemekaran Balangan menjadi kabupaten.

Kenyataannya, tidak satu pun keputusan wakil rakyat di Kota Amuntai yang membenarkan desas-desus tersebut. Alhasil, resolusi kedua itu pun menemui jalan buntu.

Selanjutnya, 5 April 1999, H Suhailin Muchtar (Alm), yang kala itu masih menjabat Bupati HSU pernah melontarkan pernyataan berbau provokatif.

 â€œKapan layang-layang kita dinaikkan?” ujarnya di hadapan peserta Dialog Aspirasi Masyarakat Balangan, di sekretariat PPKB di Kota Paringin.

Pertanyaan Bupati HSU dua periode (1992 – 2002) ini terlihat hanya sebagai kiasan, walau boleh jadi di anggap provokatif oleh sebagian kalangan.

Mungkin sadar pernyataannya bisa membuat penafsiran beragam, kiasan itu buru-buru di sambung Suhailin.”Bukankah sekarang musimnya orang bermain layang-layang?”, ujarnya lagi.

Namun, apapun maksud dan makna kata-katanya kala itu, warga Balangan sepakat mengartikannya sebagai "kapan rakyat bergerak lagi untuk memperjuangkan berdirinya kabupaten Balangan?".

Pernyataan kiasan oleh seorang Suhailin, membuat situasi politik pada masa itu memanas.

Bersamaan dengan itu, gelombang unjuk rasa menuntut pemekaran suatu daerah, baik menjadi kabupaten maupun provinsi, terjadi di mana-mana.

Boleh jadi, inilah yang dikiaskan Suhailin sebagai “musimnya orang bermain layang-layang.”

Suhailin, putera Balangan yang memimpin HSU itu, seperti hendak menyindir PPKB.

Karena kenyataannya PPKB telah pasif selama bertahun-tahun. Ia “memanas-manasi” PPKB agar bergerak. Dukungan untuk bergerak pun datang dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan di Paringin.

Maka, tak lama setelah pertemuan itu kepengurusan PPKB kembali diaktifkan.

Manis sekali apa yang diistilahkan oleh Idham Chalid, salah seorang pengurus PPKB, yang menyebutnya sebagai “penyegaran” kepengurusan.

Rapat pun diadakan berpindah-pindah.

Diantaranya, di sekretariat PPKB (kemudian pernah menjadi kantor Bupati Balangan, lalu jadi komplek perkantoran Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan Balangan, sekarang Sekretariat KPU Balangan), di kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) HSU  (SKB Balangan sekarang), di posko PPKB (losmen “Balangan” milik Drs Abdul Syukur), juga di kediaman Idham Chalid, di Jalan Ki Hajar Dewantara, Paringin Barat.

Hasilnya, 13 Mei 1999, di bawah kendali Ketua Umum H  Syakhrani Aseng, PPKB mengeluarkan “Resolusi Ketiga”. Dalam resolusi itu mereka menuntut rakyat Balangan lepas dari HSU, menjadi pemerintahan yang definitif.

Resolusi yang tinjauan ilmiahnya dikerjakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tersebut, diserahkan kepada DPRD HSU pada 17 Mei 1999.

Dan dalam hitungan bulan, segenap wakil rakyat di Amuntai secara bulat mengeluarkan keputusan: HSU merelakan Balangan berpisah dan menjadi kabupaten mandiri.

Ditinjau dari sisi sejarah, khususnya pada masa perjuangan fisik melawan Belanda, Balangan memang berbeda dari HSU.

Pertahanan Amuntai kala itu di pegang oleh pemerintahan militer Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Kalimantan dengan sebutan  BN 5.

Sedang Paringin punya kode R 27 – B. Dalam perjalanannya pula, Balangan pernah menjadi kawedanan yang membawahi enam kecamatan dan satu perwakilan kecamatan.

Secara de jure, Balangan resmi menjadi kabupaten setelah turunnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Selasa, 8 April 2003, Menteri Dalam Negeri masa itu, Hari Sabarno meresmikan keberadaan kabupaten Balangan.

Kini, meski baru delapan tahun berdiri, Balangan terus berbenah diri. Berbagai program pemerintah daerah setempat terus dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat setempat dan mensejajarkan Balangan dengan kabupaten lain di Indonesia yang sudah lebih dulu terbentuk.

Pasangan Bupati dan wakil Bupati Balangan saat ini, Sefek Effendie dan H Ansharuddin pada visi dan misi periode 2010 - 2015 kepemimpinan mereka, menitik beratkan pembangunan pada tiga sektor, yaitu sektor ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur.

Melalui upaya pembangunan di tiga sektor utama tersebut, diharapkan Balangan kedepannya akan semakin baik, dari segi kesejahteraan masyarakatnya, pendidikan dan kesehatan maupun sarana infrasturktur.(Adi*C)


Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026