Dinas Tanaman Pangan siap cetak 1.700 hektare lahan sawah

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan siap mencetak 1.700 hektare lahan sawah yang telah "clean and clear" atau tidak bermasalah baik kepemilikan maupun tata ruangnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Ir Syamsir Rahman di Banjarbaru Senin mengatakan, 1.700 hektare lahan tersebut diharapkan akan mulai dibuka pada 2020 ini.

"Target kami pada 2020 ini sudah mulai dilakukan cetak sawah dan 2021 siap tanam," katanya.

Selain 1.700 hektar lahan tersebut, tambah dia, pihaknya sedang memetakan lahan seluas 100 ribu hektare, untuk memastikan lahan tersebut juga clean and clear.

Menurut Syamsir, clean and clear, kini menjadi salah satu sarat wajib lahan tersebut bisa dibuka dan dikelola menjadi lahan tanaman pangan.

Clean, artinya tanah tersebut tidak sedang digunakan untuk kegiatan ekonomi lain atau ditempati oleh orang lain yang tidak berhak.

Sedangkan clear artinya ukuran tanah tersebut tepat, seperti yang tertera di sertifikat, serta cocok batas-batasnya.

Terkait pangan, kata dia, sekarang ini untuk produksi padi 2019-2020 masih cukup aman bahkan beberapa daerah di Kalsel bisa surplus.

Hanya saja tambah dia, dengan adanya wabah COVID-19 saat ini, dikhawatirkan produksi pada 2021 tidak akan mampu memenuhi target karena adanya pengurangan anggaran hingga 50 persen.

Bahkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pengurangannya hingga 70 persen, belum lagi sektor-sektor lain dibidang tanaman pangan yang juga mengalami pengurangan.

Syamsir berpendapat, persoalan pangan menjadi perosalan krusial yang harus mendapatkan perhatian lebih terutama dalam penanganan wabah COVID-19 dibanding sektor lainnya.

"Saya berharap, sektor pangan dan pertanian, anggarannya tidak terlalu diotak-atik, karena sektor ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pertahanan ekonomi dan sosial dalam menghadapi COVID-19," katanya.

Para petani, harus mendapatkan dukungan penuh, untuk bisa terus berproduksi, dengan tanpa mengabaikan aturan dan ketentuan penanganan COVID-19.

Pada 2020, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel mendapatkan anggaran sekitar Rp21 miliar dan sesuai ketentuan, akan dipotong hingga 50 persen.

"Tentu kondisi tersebut sangat sulit untuk meningkatkan produksi pangan," katanya.