Kementan dukung BUMN cetak lahan rawa untuk pertanian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keterlibatan BUMN untuk memaksimalkan lahan rawa melalui program cetak sawah pertanian guna meningkatkan produksi dalam mengantisipasi kekeringan dan krisis pangan.

"Pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian juga menjadi penting, dan kami optimistis kebijakan Bapak Presiden melibatkan lahan-lahan milik BUMN juga akan mendukung produksi," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Kamis.

Kuntoro menjelaskan saat ini Kementan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan upaya antisipasi kekeringan dan rawan pangan selama 2020. Adanya pandemi COVID-19 yang meluas di seluruh negara, diprediksi FAO menjadi ancaman krisis pangan dunia.

Ketersediaan pangan, menurut dia, terus dilakukan dengan menjamin kebutuhan dasar petani terpenuhi. Kementan menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alsintan terjaga dengan baik. Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.

Perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian juga akan terus dilakukan, dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang ada. Maka, intervensi teknologi pertanian dan peran penyuluh diperkuat.

"Dengan lahan yang tersedia saat ini sudah cukup sebenarnya. Produksi pangan kita masih bagus. Namun kita ingin lebih. kita perlu langkah antisipatif dan supportif dengan pemanfaatan lahan pertanian baru," kata dia.

Sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan bahwa Kementan akan bekerja sama dengan BUMN untuk menggarap lahan rawa gambut menjadi sawah dengan data kehutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu (29/4).

Sarwo Edhy menjelaskan bahwa lahan gambut seluas 200.000 hektare yang akan digarap menjadi lahan sawah dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya dari BUMN. Sementara itu, Kementerian Pertanian akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis.

Seperti diketahui, lahan gambut memerlukan penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada tanah sebelum bisa ditanami.

"Untuk lahan gambut yang 200.000 hektare ini akan dibiayai dari dana BUMN. Bagaimana dari sisi pertaniannya, kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah Presiden," kata Sarwo Edhy.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN produsen pupuk, menyatakan kesiapannya terhadap pasokan pupuk, terutama pupuk urea, yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas tanaman.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan bahwa dari segi kapasitas produksi, perseroan sanggup memenuhi untuk kebutuhan pupuk yang dibutuhkan pada program cetak sawah baru.

"Dari segi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia dan anggota holdingnya mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bila Pemerintah mempunyai program yang membutuhkan pasokan pupuk, kami harus siap," kata Wijaya.