Pendapat itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepariwisataan Kalsel pada rapat paripurna DPRD di Banjarmasin, Senin.
Karenanya, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel itu, melalui juru bicaranya Dra Hj.Hera Farina MM, Fraksi Demokrat menyarankan, perlunya kerja sama dengan pihak ketiga.
"Dengan kerja sama tersebut kepariwisataan Kalsel ke depan bisa semakin maju," ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPPRI) melalui juru bicaranya Nasrullah S.Pd.I berpendapat bahwa sarana dan prasarana kepariwisataan di provinsinya belum memadai.
"Sebenarnya Kalsel banyak memiliki obyek wisata potensial sebagai obyek wisata menarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, tapi karena kurang sarana dan prasarana sehingga tak bisa berkemebang maksimal," tandasnya.
Walau promosi cukup gencar, tanpa dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, kepariwisataan Kalsel sulit berkembang dan maju, lanjut Fraksi PPPRI yang diketuai, Mukhsin S.Ag tersebut.
Pendapat senada dari Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai Husaini Suni Lc, justru mempertanyakan apakah even pariwisata yang selama ini dilaksanakan benar-benar memiliki strategi pesar yang baik.
"Apalagi dengan liberalisme sektor jasa pariwisata di kawasan ASEAN maka strategi pasar itu sangat perlu bagi Kalsel," tandas Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Budiman Mustafa.
Oleh karenanya disarankan pengelolaan potensi kepariwisataan Kalsel agar secara lebih profesional.
Sebab dengan pengelolaan secara profesional, potensi kepariwisataan Kalsel akan makin tergali, demikian Fraksi PKS.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
